Wanita takut terjebak dalam pernikahan yang diwarnai kekerasan - Image from Pixabay
Tiongkok, Bolong.id - Dilansir dari The Economist, di bawah kode sipil baru Tiongkok, yang diadopsi pada Mei 2020, suami-isteri yang bercerai harus menunggu 30 hari antara pendaftaran cerai sampai putusan.
Beberapa orang berpendapat, banyak negara memiliki persyaratan "masa tenang (cooling-off)" yang serupa. Terkait perkawinan, hukum Tiongkok masih sangat liberal. Namun berminggu-minggu setelah pembatasan diberlakukan, banyak netizen marah. Itu akan membahayakan kehidupan wanita, katanya.
Partai Komunis terkadang mengizinkan, atau bahkan mendorong, diskusi tentang undang-undang sebelum disahkan. Namun minat terhadap persyaratan baru ini telah muncul, dan kegigihannya jauh melampaui adopsi undang-undang oleh parlemen negara itu, tidak biasanya.
Tagar "oppose cooling-off" telah dilihat lebih dari 40,6 juta kali di Weibo. “Tahun ini saya berusia 22 tahun. Saya takut menikah setelah membaca undang-undang pernikahan yang baru,” salah satu komentar di Weibo.
Motif pemerintah: Keluarga yang bahagia dipandang sebagai fondasi stabilitas sosial. Oleh karena itu, tingkat perceraian yang melonjak di negara itu pasti menjadi ancaman, dalam pandangannya. Sekitar 5% perceraian dilakukan secara "gegabah", Sun Xianzhong (孙宪忠), seorang legislator, mengatakan kepada media pemerintah. Periode cooling-off akan memberi pasangan kesempatan untuk "tenang", katanya.
Baru setelah Partai Komunis menguasai Tiongkok pada 1949, wanita di seluruh negeri memperoleh hak untuk menceraikan suami mereka. Namun perceraian tidak menjadi hal biasa sampai setelah 2003, ketika penundaan selama sebulan untuk mengizinkan “pemeriksaan” motif pasangan yang bercerai oleh pejabat setempat tidak lagi diperlukan.
Setelah itu, perceraian langsung dapat diproses dalam satu hari. Antara 2003 dan 2018, perceraian per 1.000 orang meningkat dari hanya satu menjadi 3,2, angka yang sama dengan di Amerika.
Pasangan yang benar-benar ingin bercerai tidak akan terhalang oleh penundaan selama sebulan. Sebaliknya, periode cooling-off akan membahayakan korban kekerasan, ujar Lu Pin (吕频), seorang aktivis feminis yang pindah ke New York.
Undang-undang mengatakan tidak diperlukan cooling-off jika pasangan menderita kekerasan. Tapi apakah pejabat akan menerima pernyataan itu?
Sebuah studi pada 2017 oleh para akademisi di Queen Mary University of London dan Sichuan University menemukan, meski pria di Tiongkok secara keseluruhan lebih kecil kemungkinan berkelahi daripada orang Inggris, tapi mereka dua kali lebih mungkin menyerang pasangannya.
Namun, dalam kasus perceraian yang sampai ke pengadilan, hakim seringkali mengabaikan gugatan kekerasan, terutama yang diajukan oleh penggugat perempuan.
Perdebatan tentang undang-undang baru tersebut dipicu oleh berita pada Juli 2020 tentang seorang wanita di provinsi Henan yang melompat dari sebuah gedung untuk melarikan diri dari suaminya yang melakukan kekerasan. Hingga saat ini sang wanita menderita lumpuh. Ia telah mengajukan gugatan cerai, tetapi diminta untuk menghadiri mediasi.
Media pemerintah mengatakan penderitaannya bukanlah alasan untuk mengkhawatirkan masa tenang (cooling-off) — dia gagal melaporkan kekerasan dengan cukup cepat. Jika dia tidak "menahannya", mungkin "rasa sakit dan sakit hati yang dia alami" bisa berkurang, ujar Southern Metropolis Daily.
Periode cooling-off mungkin tidak umum. Tapi, kata Lu, "jika kita memiliki tindakan lain untuk melindungi hak-hak perempuan, orang-orang mungkin tidak akan begitu marah." (*)
