Xi Jinping Membuat 4 Proposal untuk Pengembangan PBB

Xi Jinping (习近平) berpidato untuk memperingati 75 tahun PBB melalui video pada Senin (21/9/20) - Image from Cri

Beijing, Bolong.id - Presiden Tiongkok, Xi Jinping (习近平) pada Senin (21/9/20) membuat empat proposal tentang perkembangan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perannya dalam era pasca-COVID.

PBB harus berdiri teguh untuk keadilan, menegakkan supremasi hukum, mempromosikan kerja sama, dan fokus pada tindakan nyata, ujar Xi (习) saat berpidato di pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati 75 tahun PBB melalui video.

“Semua perlu mengikuti pendekatan konsultasi ekstensif, kontribusi bersama, dan manfaat bersama. Semua harus bersatu untuk menegakkan keamanan universal, berbagi hasil pembangunan, dan bersama-sama memutuskan masa depan dunia. Representasi dan suara negara-negara berkembang sangat penting agar PBB bisa lebih berimbang dalam mencerminkan kepentingan dan keinginan mayoritas negara di dunia,” tegas Presiden Tiongkok.

Xi (习) mengatakan, "negara-negara besar harus memimpin dengan contoh dalam mengadvokasi dan menegakkan supremasi hukum internasional dan dalam menghormati komitmen mereka. Tidak boleh ada praktik pengecualian atau standar ganda. Hukum internasional juga tidak boleh diubah dan digunakan sebagai dalih untuk merusak hak dan kepentingan sah negara lain atau perdamaian dan stabilitas dunia."

Xi Jinping (习近平) meminta semua negara mengganti konflik dengan dialog, pemaksaan dengan konsultasi dan zero-sum dengan win-win. "Kita perlu mengejar kepentingan bersama karena kita masing-masing bekerja untuk melindungi kepentingan kita sendiri. Kita perlu memperluas kepentingan yang menyatu dari semua dan membangun keluarga besar secara harmoni dan kerja sama global," tambah Xi (习).

Xi memprakarsai bahwa "PBB harus mengarah pada penyelesaian masalah dan bergerak menuju hasil yang nyata seiring dengan kemajuan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia secara paralel. Secara khusus, saat PBB memajukan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, prioritas harus diberikan untuk menangani masalah non- tantangan keamanan tradisional seperti kesehatan masyarakat; masalah pembangunan harus disoroti dalam kerangka makro global; dan harus ada penekanan yang lebih besar pada promosi dan perlindungan hak atas penghidupan dan pembangunan." (*)