China Desak AS Berhenti Menganiaya Warga China - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Beijing, Bolong.id - “Apakah AS benar-benar menjunjung tinggi semangat supremasi hukum?” tanya Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada konferensi pers, Jumat (30/10/20). Itu terkait kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dianggap tidak adil terhadap Tiongkok.
“Mereka yang dilaporkan ditangkap oleh AS dan diduga terkait dengan kampanye anti-korupsi internasional Tiongkok ‘Operation Fox Hunt’ bukanlah personel penegak hukum dari Tiongkok, dan tuduhan itu dimaksudkan untuk mencoreng Tiongkok,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Jumat (30/10/2020).
Wang Wenbin membuat pernyataan itu selama konferensi pers rutin, ketika diminta untuk membahas keputusan AS baru-baru ini untuk menangkap delapan orang yang dituduh oleh Departemen Kehakiman AS dengan "keterlibatan dalam kampanye anti-korupsi Tiongkok ‘Operation Fox Hunt’,” mencorengnya sebagai operasi yang menargetkan para pembangkang dan kritikus pemimpin Tiongkok daripada tersangka kejahatan ekonomi.
“Ini adalah konsensus yang dicapai oleh komunitas internasional untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk korupsi, dan untuk menolak menyediakan tempat berlindung yang aman bagi tersangka kriminal dan dana ilegal,” pungkas Wang, dilansir dari Global Times, Minggu (1/11/2020).
AS adalah tujuan paling populer bagi tersangka korupsi dan kejahatan ekonomi di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah mengambil sikap negatif untuk menangani permintaan kerja sama resmi Tiongkok dalam memulangkan buronan tersebut. Beberapa petugas penegak hukum juga dengan berani memberikan dukungan kepada buronan Tiongkok, dan berulang kali mencegah buronan kembali ke Tiongkok, terang Wang.
Juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan AS melanggar keadilan dan supremasi hukum, dan melanggar semangat Konvensi PBB Melawan Korupsi dan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, serta bertentangan dengan komitmen publik yang dibuat oleh AS.
Selama konferensi tersebut, Wang mengecam rencana aksi Departemen Kehakiman AS terhadap Tiongkok yang baru saja diungkapkan oleh sebuah laporan universitas AS, dengan mengatakan itu adalah "manipulasi politik murni".
Departemen Kehakiman AS meluncurkan "rencana aksi" pada musim gugur 2018 yang mengharuskan 94 peradilan regionalnya untuk mengajukan setidaknya satu atau dua kasus terhadap Tiongkok setiap tahun, menurut laporan yang dirilis oleh Universitas Johns Hopkins. Otoritas kehakiman AS telah meluncurkan lebih dari 2.000 penyelidikan yang dihasilkan dari kasus-kasus yang diajukan berdasarkan rencana tersebut.
“Ini murni manipulasi politik dan contoh lain kebangkitan kembali McCarthyisme di AS,” kata Wang. McCarthyisme adalah praktik membuat tuduhan subversi atau pengkhianatan tanpa mempertimbangkan bukti. Istilah ini juga berarti praktik membuat tuduhan tak adil atau menggunakan teknik penyelidikan tak adil untuk mencegah penolakan dan kritik politik.
“Departemen Kehakiman tidak mendasarkan (penilaiannya) pada fakta, tetapi mempromosikan praduga yang salah dengan pola pikir yang berorientasi politik,” ungkap Wang. "Apa yang disebut semangat supremasi hukum AS?" tanyanya, menunjukkan bahwa tidak mengherankan bahwa begitu banyak tuduhan seperti “spionase" dan "mencuri rahasia" telah dijatuhkan pada individu dan institusi Tiongkok ketika pengajuan kasus anti-Tiongkok telah menjadi target atau tugas yang harus diselesaikan.
Wang menegaskan, "Kami mendesak AS untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis, berhenti memainkan trik politik, berhenti mengganggu pertukaran normal Tiongkok-AS dan kerja sama di berbagai bidang termasuk sains, teknologi, dan budaya.”
“AS juga harus menghentikan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman dalam melecehkan dan menindas mahasiswa dan peneliti Tiongkok di AS untuk melindungi hak dan kepentingan sah warga Tiongkok di sana,” tambah Wang.
Advertisement
