Pemerintah Sudan Kembali ke Khartoum setelah Hampir 3 Tahun Perang Saudara

JUDUL: Pemerintah Sudan Kembali ke Khartoum setelah Hampir 3 Tahun Perang Saudara

SHOOTING TIME: 11 Januari 2026

DATELINE: 12 Januari 2026

DURASI: 00:01:37

LOKASI: Khartoum

KATEGORI: POLITIK

SHOTLIST:

1. Berbagai cuplikan massa berkumpul untuk menghadiri acara seremoni

2. Berbagai cuplikan Perdana Menteri Sudan Kamil Idris menyampaikan pidato

STORYLINE:

Perdana Menteri (PM) Sudan Kamil Idris pada Minggu (11/1) mengumumkan kembalinya pemerintah ke ibu kota Khartoum untuk pertama kalinya sejak perang saudara pecah pada 15 April 2023, setelah hampir tiga tahun menjalankan urusan negara dari Port Sudan di Sudan timur.

"Pemerintah telah kembali ke ibu kota negara," kata Idris dalam pidatonya di hadapan massa setelah kedatangannya di Bahri, sebelah utara Khartoum.

Dia berjanji untuk meningkatkan layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, serta membangun kembali rumah sakit serta merehabilitasi sekolah dan universitas, terutama Universitas Khartoum.

Sang PM juga menambahkan bahwa 2026 akan menjadi "tahun perdamaian di Sudan," merujuk pada rencana rekonstruksi dan pembangunan, serta upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dengan meningkatkan produk nasional bruto, mengurangi inflasi, dan menstabilkan nilai tukar mata uang nasional.

Kembalinya pemerintah ke ibu kota ini merupakan bagian dari upaya resmi untuk memulihkan fungsi administrasi dan layanan publik di ibu kota, menyusul pengumuman dalam beberapa bulan terakhir tentang rencana untuk mengembalikan lembaga-lembaga negara secara bertahap, bersamaan dengan peningkatan relatif kondisi keamanan di beberapa daerah. Upaya ini terus dilakukan meskipun di tengah tantangan keamanan dan kemanusiaan yang masih terjadi di beberapa bagian negara itu.

Khartoum dilanda pertempuran sengit yang menyebabkan kerusakan luas pada lembaga pemerintah, infrastruktur, dan sejumlah layanan dasar.

Pemerintah Sudan memutuskan untuk pindah ke Port Sudan pada akhir April 2023, beberapa hari setelah pecahnya konflik bersenjata di Khartoum antara Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF).

Pemindahan tersebut berlangsung secara bertahap, dengan kantor pusat Dewan Kedaulatan, Dewan Menteri, dan beberapa kementerian serta lembaga kedaulatan dipindahkan ke Port Sudan, yang kemudian menjadi tempat sementara untuk menjalankan urusan negara di tengah memburuknya kondisi keamanan di Khartoum.

Pada Mei 2025, SAF menyatakan Negara Bagian Khartoum telah bebas dari pasukan RSF, membuka jalan bagi kota tersebut untuk secara bertahap merebut kembali ruang publik dan melanjutkan kehidupan normal.

Konflik tersebut telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan jutaan orang mengungsi, baik di dalam Sudan maupun ke luar perbatasannya.

Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Khartoum.

(XHTV)