Bolong.id - Otoritas anti-korupsi teratas China mempercepat penggunaan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), dan big data untuk mendeteksi praktik korupsi yang semakin terselubung dan kompleks, menurut pernyataan resmi terkini dari Komisi Pusat Pemeriksaan Disiplin Partai Komunis China (CCDI).
Dilansir Chinadaily, Jumat (16/01/26), Komunike dari sesi pleno kelima CCDI menekankan pembangunan sistem pengawasan dan inspeksi digital berbasis hukum yang mampu mengikuti tren baru dalam korupsi, serta meningkatkan akurasi dan efektivitas deteksi pelanggaran. Presiden China dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Xi Jinping menyerukan inovasi dalam metode pengawasan agar praktik korupsi dapat diidentifikasi lebih cepat dan tepat.
Para ahli, termasuk Liu Yi dari University of International Business and Economics, mencatat pergeseran fokus pada tahun ini menuju ketepatan, penegakan hukum, dan kecerdasan digital untuk menghadapi bentuk-bentuk korupsi yang semakin tersembunyi dan bercampur dengan aktivitas finansial kompleks. Ia menyerukan pembangunan platform pengawasan digital lintas lembaga untuk menganalisis aliran modal, hubungan kepemilikan, dan jaringan personal guna mengungkap perusahaan bayangan dan bank tak terdaftar.
Inisiatif teknologi ini juga mencakup pusat sumber data besar, platform pengawasan kekuasaan publik, serta ruang kerja terpadu untuk penanganan kasus guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pemberantasan korupsi. Menurut Yang Weidong dari China University of Political Science and Law, kemampuan deteksi merupakan inti dari pengawasan yang efektif, sementara big data memungkinkan pengumpulan bukti secara cepat dan akurat.
Salah satu contoh penerapan pendekatan ini terlihat dalam penanganan kasus Li Yong, mantan manajer umum China National Offshore Oil Corporation, yang dihukum 14 tahun penjara karena korupsi lintas batas setelah bukti digital digunakan untuk mengungkap hubungan bisnis dan keuntungan terselubung yang sebagian besar disimpan di luar negeri.
Para pengamat menekankan bahwa integrasi teknologi dalam kampanye anti-korupsi harus disertai dengan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan data, sehingga pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan hak hukum lainnya.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
