Pandemi COVID-19 Jadi Dalih Pemerintah se-Dunia Hambat Kebebasan Pers

Taipan Media Hongkong, Jimmy Lai (1/7/20) - Image from AP

Amerika Serikat, Bolong.id - Dilansir dari AP, pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan pandemi virus Corona untuk membenarkan - atau mengalihkan perhatian dari - penghambatan terhadap kebebasan pers.

Kasusnya, taipan media Jimmy Lai ditangkap di Hong Kong pada awal Agustus 2020 saat polisi memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang baru. 

Pada Juni 2020, jurnalis Maria Ressa dihukum karena “fitnah dunia maya” di Filipina. Di Mesir, setidaknya 12 jurnalis telah ditangkap tahun ini berdasarkan undang-undang yang melarang “menyebarkan informasi yang salah” terkait dengan virus Corona.

Dalam beberapa kasus, rezim telah bergerak untuk membatasi dugaan informasi yang salah tentang pandemi virus Corona yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi tentang penyebaran atau tingkat keparahannya. Di sisi lain, pandemi berfungsi sebagai gangguan dengan mengalihkan perhatian nasional dari insiden ini.

Mesir, misalnya, telah memenjarakan jurnalis muda seperti Nora Younis, pemimpin redaksi kantor berita al-Manassa, yang menurut International Press Institute (IPI) ditangkap pada 24 Juni 2020. Di Rusia, AP menemukan sedikitnya sembilan kasus terhadap orang Rusia biasa yang dituduh menyebarkan "informasi tidak benar" di media sosial dan melalui aplikasi messenger, dengan setidaknya tiga dari mereka menerima denda yang signifikan.

IPI telah melacak pelanggaran kebebasan media sejak pandemi dimulai. Penindasan tersebut termasuk penangkapan dan dakwaan, pembatasan akses ke informasi, penyensoran, regulasi berita palsu yang berlebihan, dan serangan fisik.

Angka yang tidak lengkap membuat sulit untuk mengatakan apakah tindakan keras semacam itu sedang meningkat. Setidaknya 17 negara, termasuk Hongaria, Rusia, Filipina, dan Vietnam, telah memberlakukan undang-undang baru yang seolah-olah dimaksudkan untuk melawan informasi yang salah tentang virus Corona, menurut catatan IPI. Kenyataannya, tindakan tersebut sebenarnya menjadi dalih untuk mendenda atau memenjarakan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah, ujar organisasi itu.

Di Hongaria, misalnya, Perdana Menteri Viktor Orban mengesahkan undang-undang virus Corona yang bisa mengakibatkan hukuman lima tahun penjara karena informasi palsu. Rusia dapat mendenda orang hingga USD25.000 (Rp371 juta) atau memenjarakan mereka selama lima tahun jika mereka dianggap telah menyebarkan informasi palsu tentang virus tersebut. Media dapat didenda hingga USD127.000 (Rp1,8 miliar), menurut IPI.

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) telah melacak 163 pelanggaran kebebasan pers terkait dengan virus Corona tahun ini per 29 Juli 2020. Kelompok itu mengatakan datanya tidak lengkap. IPI telah melacak 421 pelanggaran yang terkait dengan virus tersebut, termasuk penangkapan, penyensoran, regulasi "berita palsu" yang berlebihan, dan serangan fisik atau verbal.

"Kami melihat tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap pers yang diperparah oleh virus Corona," ujar Courtney Radsch, direktur advokasi CPJ.

Bahkan insiden yang tidak terkait dengan dugaan misinformasi pandemi dapat luput dari perhatian yang lebih luas di tengah membanjirnya berita virus Corona. Penangkapan Jimmy Lai di Hong Kong, misalnya, tak lama setelah diberlakukannya undang-undang keamanan nasional baru yang memberi Tiongkok lebih banyak kekuatan untuk membungkam perbedaan pendapat di Hong Kong. Lai mengoperasikan Apple Daily, tabloid pro-demokrasi penuh semangat yang sering mengkritik pemerintah yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok.

Hukuman pencemaran nama baik Ressa dan jurnalis lain juga tidak terkait dengan COVID-19. Tetapi Radsch mengatakan pandemi dapat menjadi gangguan untuk kasus-kasus seperti itu yang mungkin mendapat lebih banyak perhatian internasional.

CEO Rappler dan Editor Eksekutif, Maria Ressa (29/3/20) - Image from AP

"Ada banyak perhatian yang diberikan pada banyak hal ini karena orang-orang baru saja terjebak dalam berita lain," katanya.

Itu diperparah dengan tidak adanya tanggapan yang tegas dari AS di bawah Presiden Donald Trump, kata para ahli.

“Di zaman sebelum Trump, jelas Amerika Serikat akan menjadi orang yang mengadvokasi kebebasan pers dan media independen di seluruh dunia,” kata David Kaye, seorang profesor hukum di Universitas California, Irvine, dan mantan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi. Trump secara rutin menyebut pers arus utama sebagai "berita palsu".

Sementara pemerintahan Trump memberi sanksi kepada pejabat Tiongkok, termasuk pemimpin Hong Kong Carrie Lam, atas penangkapan Lai, retorika tradisionalnya yang mendukung pers bebas gagal. "Kami tidak melihat kecaman keras yang kami harapkan dari AS atas tindakan keras terhadap kebebasan pers atau kematian jurnalis dalam tahanan," ujar Radsch. Pemerintah juga bisa berbuat lebih banyak untuk Ressa, katanya, karena jurnalis itu memiliki kewarganegaraan Amerika dan Filipina.

"Kami belum melihat seruan kuat pada tingkat tertinggi untuk menjatuhkan tuntutan," katanya. "Bukan itu yang kami harapkan."

AS kadang-kadang masih melakukan intervensi. Misalnya, negosiator AS telah aktif melakukan negosiasi atas Austin Tice, seorang jurnalis dan veteran Houston yang ditahan di Suriah. Tapi itu pengecualian yang langka.

Kaye mengatakan meningkatnya represi media adalah konsekuensi langsung dari peningkatan global dalam pemerintahan otoriter.

"Otoritas dan populis dalam beberapa tahun terakhir telah terpilih untuk menjabat," katanya. "Ada tekanan pada media independen, yang tidak berubah, dan itu telah terjadi secara paralel sebelum dan memasuki COVID."

Pandemi "telah menambahkan vektor baru ke arah represi," katanya. "Ada represi yang berlanjut, dan represi berorientasi COVID itu baru." (*)