Ilustrasi - Image from Pixabay
Beijing, Bolong.id - Perusahaan teknologi Tiongkok harus berhati-hati dalam menangani data pribadi yang mereka kumpulkan, memastikan bahwa mereka tidak membahayakan hak pengguna, dan mereka harus memberi tahu pengguna tentang pengumpulan data, ujar seorang ahli.
Nasihat itu mengikuti komentar pengusaha ternama Li Kaifu (李开复), dia pernah membantu mendapatkan data wajah dari raksasa teknologi Tiongkok termasuk Ant Financial dan Meitu, yang memicu klarifikasi dari Ant Financial dan kontroversi yang memanas tentang perlindungan data Tiongkok.
Li (李), Ketua dan CEO Karya Inovasi dan Mantan Kepala Google Tiongkok, mengatakan pada sebuah forum pada Sabtu (12/9/20) bahwa ia sebelumnya telah membantu perusahaan AI Tiongkok Megvii Technology mendapatkan data wajah dari perusahaan termasuk Meitu dan Ant Financial.
Ant Financial Sabtu malam (12/9/20) mengeluarkan pernyataan di akun Weibo-nya, mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kontak dengan Li (李) terkait kerjasama dengan Megvii Technology, juga tidak memberikan data wajah apa pun kepada Megvii, menambahkan bahwa keamanan data dan perlindungan privasi adalah "sumber kehidupan" dari perusahaan.
Megvii Technology juga mengklarifikasi di Weibo, perusahaan tidak menyimpan atau mengumpulkan data pribadi apa pun dari penggunanya.
Pada Sabtu (12/9/20), Li meminta maaf kepada perusahaan yang terlibat karena "menyeleweng," mengklarifikasi bahwa meskipun ia telah membantu Megvii Technology mencari lebih banyak mitra bisnis dan Megvii memang menyediakan teknologi AI kepada mitra tersebut, belum ada transfer data dalam kerja sama mereka.
Komentar Li (李) tentang pengadaan data wajah memicu diskusi di media sosial Tiongkok tentang perlindungan data pribadi yang tidak memadai. Beberapa netizen mengatakan pengumpulan data pribadi secara masif tidak hanya melanggar privasi pribadi, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Beberapa khawatir jika data wajah yang dikumpulkan dianalisis dan digunakan, dan bertanya mengenai keamanan menyimpan data wajah.
Para ahli berpendapat, meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang atau peraturan untuk menggunakan data pribadi, perusahaan harus berhati-hati dalam menangani data tersebut.
"Tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara jelas melarang penggunaan data pengguna di Tiongkok, yang sebagian berkontribusi pada perkembangan pesat sektor AI.
"Namun, para ahli etika sepakat ketika menggunakan data individu untuk melatih model AI, mereka tidak dapat merugikan hak dan kepentingan pemilik data itu sendiri," ujar Liu Gang (刘刚), Direktur Institut Ekonomi Nankai dan Kepala Ekonom di Institut Strategi Pengembangan Kecerdasan Buatan Generasi Baru Tiongkok.
Namun Liu (刘) berpendapat banyaknya teknologi tidak akan mungkin dilakukan tanpa pengumpulan data pribadi. Dia memberi contoh mengumpulkan ribuan gambar pemindaian paru-paru selama wabah COVID-19 di Tiongkok untuk melatih AI mengidentifikasi pasien secara otomatis.
"Tanpa mengumpulkan data untuk penggunaan teknologi, tidak ada kemungkinan untuk mengidentifikasi pasien secara tepat begitu cepat pada saat tidak ada tes asam nukleat," katanya kepada Global Times.
Raksasa teknologi AS Facebook menghadapi hukuman karena diduga melanggar undang-undang perlindungan data Eropa. Baru-baru ini, Komisi Perlindungan Data Irlandia dilaporkan mengirimkan perintah awal ke Facebook untuk menangguhkan transfer data dari UE ke AS, setelah regulator Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa transfer tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap data tersebut dari pengawasan pemerintah AS.
Menurut The New York Times, Facebook dapat menghadapi denda hingga 4 persen dari pendapatan globalnya karena melanggar undang-undang perlindungan data Eropa. UE dan negara-negara seperti Vietnam semakin membutuhkan penyimpanan data pengguna lokal, yang bertentangan dengan persyaratan AS untuk keterbukaan data, kata Liu (刘).
Dia menunjukkan, menggunakan data individu memiliki dua prasyarat - penggunaan tidak dapat membahayakan hak dan kepentingan pemilik data, dan mereka memiliki hak untuk mengetahui bahwa informasi mereka sedang dikumpulkan. (*)
