Lama Baca 3 Menit

Kian Memanas, AS dan Tiongkok Kembali Berselisih Terkait Hong Kong

28 May 2020, 10:27 WIB

Kian Memanas, AS dan Tiongkok Kembali Berselisih Terkait Hong Kong-Image-1

AS-Tiongkok Kian Memanas - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

New York, Bolong.id - Amerika Serikat dan Tiongkok kembali berselisih terkait permasalahan Hong Kong di PBB pada hari Rabu, 27 Mei 2020, setelah Beijing menentang permintaan Washington agar bertemu dengan Dewan Keamanan (Security Council) atas rencana Tiongkok untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di wilayah Hong Kong.

Dalam sebuah pernyataannya, Perwakilan Misi AS untuk PBB mengatakan, bahwa hal ini merupakan masalah keprihatinan global yang mendesak dan melibatkan perdamaian serta keamanan internasional. Oleh karenanya menuntut perhatian segera dari kelima belas anggota dewan PBB. 

Permintaan AS ini sendiri bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing terkait pandemi COVID-19. AS menegaskan bahwa penentangan Tiongkok terhadap pertemuan dengan Dewan Keamanan atas masalah Hong Kong ditambah beberapa permasalahan lainnya harus dijelaskan kepada semua pihak.

Terkait hal ini, Duta besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun (张军), dalam akun Twitter nya menuliskan, bahwa “Tiongkok dengan tegas menolak permintaan yang tidak berdasar tersebut karena undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong adalah masalah internal dan tidak ada hubungannya dengan mandat Dewan Keamanan," kicau Zhang.

Zhang Jun (张军) juga dengan tegas menjawab, "Fakta membuktikan berulang kali bahwa AS adalah pembuat masalah dunia. AS yang telah melanggar komitmennya berdasarkan hukum internasional. Karenanya, Tiongkok mendesak AS untuk segera menghentikan politik kekuasaan dan praktik-praktik intimidasi," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Negara AS, Mike Pompeo, mengatakan pada hari Rabu, 27 Mei 2020, bahwa Hong Kong tidak lagi memenuhi syarat atas status khususnya di bawah undang-undang AS karena Tiongkok telah mengurangi hak otonominya yang berpotensi memberikan pukulan telak terhadap status wilayah tersebut sebagai pusat keuangan utama Tiongkok.*

Sumber: reuters.com