Lama Baca 3 Menit

Tiongkok Keluarkan Hukum Keamanan Nasional Baru Untuk Hong Kong, Seperti Apa?

23 May 2020, 21:06 WIB

Tiongkok Keluarkan Hukum Keamanan Nasional Baru Untuk Hong Kong, Seperti Apa?-Image-1

Tiongkok Rancang Undang-undang Baru untuk Hong Kong - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Parlemen Tiongkok telah mempertimbangkan Undang-undang Keamanan Nasional baru untuk Hong Kong yang menurut para kritikus akan menjadi akhir dari "satu negara, dua sistem”.

Pada hari pembukaan sesi tahunan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (中华人民共和国全国人民代表大会, China’s National People’s Congress; NPC), Wang Chen (王晨) selaku wakil ketua Komite Tetap NPC, menjelaskan undang-undang yang diusulkan dan mengapa undang-undang tersebut diperlukan. Hal ini dikarenakan Hong Kong tengah menghadapi peningkatan risiko keamanan nasional yang mengancam kedaulatan nasional dan supremasi hukum yang mana bertentangan dengan "satu negara, dua sistem”.

Undang-undang keamanan nasional yang baru mencakup tujuh artikel. Artikel keempat kemungkinan dianggap yang paling kontroversial, di mana memungkinkan organ keamanan Tiongkok untuk mendirikan lembaga di Hong Kong guna "memenuhi tugas yang relevan untuk menjaga keamanan nasional sesuai dengan hukum."

Hal ini jelas memudahkan Beijing dalam menanggapi kerusuhan politik, seperti pro-demokrasi berskala besar, demonstrasi anti-pemerintah yang menghancurkan Hong Kong hampir sepanjang tahun lalu, dengan melarang penghasutan, subversi, dan pemisahan diri oleh campur tangan asing dalam urusan Hong Kong. NPC Tiongkok dapat mengesahkan undang-undang tersebut paling cepat minggu depan. Dengan mengesahkan undang-undang di parlemennya, Beijing akan dapat secara efektif mengatur legislatif Hong Kong.

Para aktivis telah menyerukan demonstrasi massa di Hong Kong pada hari Jumat, 22 Mei 2020, untuk pertama kalinya sejak merebaknya wabah COVID-19. Pemerintah Hong Kong, sementara itu, dengan cepat menyatakan dukungan terhadap Hukum Keamanan Nasional baru saat pemimpin Hong Kong, Carrie Lam (林鄭月娥), mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak akan berdampak pada hak-hak dan kebebasan rakyat Hong Kong atau peradilan kota.


Sumber: shanghaiist.com