Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Hong Kong, Bolong.id - “Keputusan untuk menunda pemilihan Dewan Legislatif itu tidak mudah, tetapi mengingat risiko yang dibawa oleh wabah COVID-19, tidak ada jalan keluar,” jelas Kepala Eksekutif Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, Carrie Lam (林郑月娥), yang menyatakan harapan bahwa masyarakat tidak mengusulkan teori konspirasi atas masalah ini. Lam membuat pernyataan tersebut ketika dia bertemu dengan mantan kepala badan legislatif Hong Kong, Rita Fan (范徐丽泰), pada hari Senin (3/8/2020).
Keputusan untuk menunda pemilihan Dewan Legislatif mendapat dukungan dari Fan, yang mengatakan bahwa karena Hong Kong terus-menerus mengkonfirmasi lebih dari 100 kasus COVID-19 baru, pemilihan Dewan Legislatif dapat menyebabkan lebih banyak orang terinfeksi. “Ini adalah tanggung jawab yang tak seorang pun bisa pikul,” kata Fan. Ia juga menambahkan, “Dari perspektif global, jumlah negara yang telah menunda pemilihan melebihi mereka yang telah menyelenggarakan pemilihan sesuai rencana. Politik tidak dapat ditempatkan di atas kehidupan, dan pada saat yang sama, menunda pemilihan akan lebih melindungi hak pemilih.” Hak pemilihan penting bagi penduduk Hong Kong, tetapi jutaan pemilih di luar Hong Kong tidak dapat kembali untuk melakukan pemungutan suara karena kota tersebut telah memberlakukan larangan keluar-masuk yang ketat. Mengadakan pemilihan sesuai dengan jadwal dirasa tidak adil bagi para pemilih yang tidak dapat mengikuti pemilihan tersebut.
Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau baru-baru ini menyatakan bahwa Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok akan membuat keputusan secara tepat waktu mengenai kekosongan legislatif yang disebabkan oleh penundaan pemilihan umum. Fan mengatakan dia yakin Komite Tetap dapat menangani masalah ini dengan cara yang lebih baik.
Namun, penundaan pemilihan Dewan Legislatif telah menimbulkan beberapa kontroversi. Salah satunya adalah dengan Asosiasi Pengacara Hong Kong (Hong Kong Bar Association; HKBA) yang mengatakan bahwa keputusan tersebut "melanggar hukum". “Terdapat keraguan serius tentang dasar hukum dan bukti dari keputusan pemerintah wilayah administrasi khusus”, ungkap HKBA dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (2/8/2020), dilansir dari Global Times.
Menanggapi komentar yang dibuat oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Misi Tiongkok untuk Uni Eropa mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa (4/8/2020) yang menyatakan bahwa penundaan pemilihan umum dilakukan karena situasi pandemi yang parah dan merupakan langkah yang dibenarkan dan perlu untuk dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan warga Hong Kong, serta keselamatan, keadilan, dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan pemilihan umum. (*)
