Lama Baca 3 Menit

Tiongkok akan Bahas Undang-undang Khusus untuk Hong Kong

22 May 2020, 14:24 WIB

Tiongkok akan Bahas Undang-undang Khusus untuk Hong Kong-Image-1

Deng Xijun, Dubes Tiongkok untuk Asean - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

Pada sebuah wawancara, Deng Xijun ( 邓锡军 ), Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN ( 驻东盟特命全权大使 ) mengungkapkan bahwa Kongres Rakyat Nasional Tiongkok memutuskan untuk membahas undang-undang tentang pemeliharaan keamanan nasional di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dalam agenda Pertemuan Kongres Rakyat Nasional. Kemudian undang-undang akan ditinjau setelah upacara pembukaan pertemuan ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13 yang akan diadakan besok (23/05/2020). 

“Keamanan nasional adalah dasar penting untuk kelangsungan hidup dan pembangunan negara, juga merupakan merupakan prioritas utama suatu negara. Namun, selama 23 tahun sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok, tidak pernah ada ketentuan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar khusus dalam menjaga keamanan nasional.” Adanya celah ini membuat kegiatan demonstran dan usaha segregasi di Hong Kong menjadi semakin merajalela, dan mereka mengadvokasi secara terbuka menyerukan kemerdekaan Hong Kong. Dampak dari erusakan yang ditimbulkan pun sudah tidak pandang golongan. Deng Xijun menambahkan “Hal ini secara serius menentang prinsip satu negara, dua sistem. Sekarang menjadi risiko nyata bagi keamanan nasional Tiongkok.” 

“Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan sistem hukum dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum Wilayah Administratif Khusus Hong Kong untuk menjaga keamanan nasional.” kata Deng Xijun. Mempertahankan keamanan nasional adalah syarat untuk terjadinya kemakmuran dan stabilitas jangka panjang di Hong Kong agar tercipta keamanan dan terhindar dari usaha separatis. Pemerintah pusat Tiongkok memikul tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan nasional, juga memiliki kepedulian yang besar terhadap kemakmuran dan stabilitas Hong Kong dan kesejahteraan negara-negara rekan Hong Kong. 

Hal ini juga tentu saja untuk menjamin keamanan masyarakat Hong Kong sendiri, termasuk juga kepentingan bersama masyarakat internasional termasuk negara-negara ASEAN. Deng Xijun menambahkan “Karena semua negara ASEAN memiliki kepentingan ekonomi dan perdagangan di Hongkong. Maka undang-undang ini tidak hanya untuk lebih melindungi kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, tetapi juga untuk melindungi hubungan yang erat antara negara ASEAN dan Hong Kong.”