Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Batang, Jateng - Image from Berdikari
Jakarta , Bolong.id - Semua tahu, jabatan Presiden Jokowi tinggal satu periode ini (sesuai Pasal 7, UUD 1945). Maka, rakyat Indonesia menyaksikan, betapa gigih Presiden Jokowi berusaha memakmurkan rakyatnya.
Itu tampak jelas, dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun, lawan politiknya berusaha melakukan agitasi, dengan berteriak: "Kita tidak makan infrastruktur, Saudara-saudaraku... Kita butuh sembako murah...."
Lawan politik Jokowi mengaduk 'adonan' infrastruktur dengan sembako.
Dua komponen yang seolah-olah bisa 'diaduk' untuk diperbandingkan. Sehingga masyarakat yang tidak jeli, bakal tersesat secara logika. Sehingga, penyesatan itu jadi kebenaran.
Padahal, infrastruktur adalah pondasi roda perekonomian. Di semua negara di dunia.
Infrastruktur yang bagus, membuat arus gerak manusia dan barang jadi lancar. Kalau sudah lancar, biaya angkut barang menurun. Kalau biaya angkutan turun, harga barang ikut turun (murah).
Flow (aliran) logika itu dipangkas oleh lawan politik Jokowi. Seolah-olah harga sembako itu bisa diturunkan dengan tiba-tiba. Dengan satu ketukan palu. Simsalabim, harga sembako mulai sekarang, turun... Mustahil.
Maka, kritik terhadap pemerintah berbentuk 'penyesatan logika' itu mewarnai situasi sosial politik Indonesia sekarang.
Kritik tidak sehat. Juga tidak mendidik masyarakat. Bahkan, berpotensi konflik horizontal.
Sangat banyak warga masyarakat yang paham, bahwa Presiden Jokowi sungguh-sungguh berupaya membuat Indonesia maju. Rakyatnya makmur. Senyampang, sekarang periode terakhir kepemimpinan Jokowi.
Walaupun upaya memajukan Indonesia, pasti tidak gampang. Karena begitu rumitnya problematika Indonesia. Hukum - sosial - politik, rumit semua.
Nah, kalau golongan masyarakat yang 'paham Jokowi' ini berhadap-hadapan muka dengan golongan mereka yang terpengaruh agitasi 'penyesatan logika', apa jadinya? Berpotensi konflik horizontal. Bahaya.
Buat lawan politik Jokowi, bahan baku kritik yang 'empuk' sekarang adalah soal Tiongkok.
Produk Tiongkok. Kedatangan pekerja Tiongkok. Investasi Tiongkok. Berbagai hal Tiongkok. 'Renyah digoreng'. Dan laku.
Menurut pengamatan Bolong.id, Presiden Jokowi paham itu, dan berhati-hati sekali soal itu.
Buktinya, kelihatan di pidato Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa tengah, Selasa (30/6/2020).
Di situ Presiden Jokowi mengatakan, sudah masuk lima pabrik dari Tiongkok relokasi ke Indonesia, dari tujuh pabrik yang masuk.
Selanjutnya, sudah ada komitmen dari 17 pabrik asing lainnya yang segera relokasi ke Indonesia.
Di situ Presiden Jokowi menekankan, bahwa kedatangan pabrik asing ke Indonesia itu, demi penyerapan lapangan kerja. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan para menteri untuk menyambut, melayani investor asing dengan baik.
Gestur dan gaya bicara Jokowi yang berapi-api itu, menandakan bahwa Jokowi sangat paham, investasi asing (khususnya Tiongkok) adalah 'bahan baku' yang 'renyah digoreng' lawan politik.
Trus, seandainya terjadi reshuffle kabinet, apa efeknya bagi investor Tiongkok? Apakah bakal terjadi perubahan situasi bisnis? Perubahan yang bagaimana? (bersambung ke bagian 3)
Di sini: https://bolong.id/dw/0720/bisnis-ri--tiongkok-aman-kah-andai-reshuffle-kabinet-bagian-3--habis
