Beijing, Bolong.Id - Sepuluh tahun lalu, pada KTT Keamanan Nuklir di Den Haag, Belanda, Presiden Tiongkok Xi Jinping memperkenalkan strategi keselamatan nuklir yang terpadu dan seimbang.
Dilansir dari CGTN pada Minggu (24/03/2024), Tiongkok telah berupaya meningkatkan strategi ini dengan langkah-langkah legislatif dan meningkatkan transparansi dalam peraturan.
Pada 1 September 2017, Tiongkok mengimplementasikan Undang-Undang Keselamatan Nuklir, yang menegaskan keselamatan nuklir sebagai komponen kunci dari kerangka keamanan nasional.
Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi, mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan hasil pengawasan, kondisi keselamatan umum, kualitas lingkungan radioaktif, dan informasi tentang insiden nuklir.
Industri nuklir Tiongkok telah beroperasi dengan aman selama lebih dari 300 tahun reaktor hingga Juni 2019, tanpa insiden atau kecelakaan di atas Level 2 menurut Skala Peristiwa Nuklir dan Radiologi Internasional.
Dalam menyeimbangkan keselamatan dan pembangunan, Dewan Negara Tiongkok merilis buku putih "Keamanan Nuklir di Tiongkok" pada September 2019, yang menguraikan pendekatan negara terhadap keselamatan nuklir dan menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya keseimbangan antara keselamatan dan pembangunan.
Dengan mengakui kelebihan energi nuklir dalam mengatasi perubahan iklim dan memastikan keamanan energi, Tiongkok telah mempromosikan penggunaan unit tenaga nuklir.
Otoritas Energi Atom Tiongkok mencatat bahwa Tiongkok berada di peringkat ketiga dunia dalam jumlah pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi dan memiliki jumlah unit baru terbanyak yang sedang dibangun.
Tiongkok telah menjadi pemimpin global dalam pengembangan energi nuklir, dengan pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat pertama di dunia.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Teluk Huaneng Shandong Shidao di Provinsi Shandong, yang mulai beroperasi secara komersial pada 6 Desember 2023. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
