Perusahaan teknologi China, Huawei - Image from BBC
Tiongkok, Bolong.id - Ketika Inggris pada Juli 2020 melarang Huawei beroperasi di sana, ini dianggap keberhasilan lobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebab, lebih dari 170 negara, termasuk negara-negara Eropa, tetap membolehkan Huawei beroperasi. Demikian dilansir dari The Hill, Minggu (4/10/2020).
Inggris telah menambah daftar negara yang melarang perusahaan Huawei, setelah Australia dan Jepang yang menggemakan kekhawatiran Washington akan potensi ancaman keamanan sosial.
Namun sebagian besar dunia tetap terbuka untuk menggunakan teknologi perusahaan Huawei. Huawei telah hadir di lebih dari 170 negara, termasuk lusinan di Eropa, dan bahkan Kanada, yang belum dibujuk untuk memblokir perusahaan terkait Partai Komunis Tiongkok tersebut.
Ini adalah cerminan nyata yang dihadapi oleh Amerika Serikat (AS) saat ini, bahwa Tiongkok tampaknya memenangkan perang untuk membangun infrastruktur teknologi dunia.
Dorongan Tiongkok untuk mendominasi teknologi dikoordinasikan melalui program yang disebut Digital Silk Road (DSR), bagian dari Belt and Road Initiative. DSR diluncurkan pada tahun 2015, merupakan agenda sektor swasta yang sangat didukung oleh negara dengan tujuan memperluas kehadiran digital Tiongkok di luar negeri, dan dengan demikian meningkatkan pengaruh komersial dan politiknya.
DSR menjawab permintaan konektivitas dari Asia ke Afrika hingga ke Amerika Latin. Perusahaan Tiongkok telah membangun banyak fondasi digital dunia, termasuk kabel serat optik dan skema jaringan telekomunikasi. Pandemi global juga memberikan peluang baru bagi perusahaan Tiongkok di sektor perawatan kesehatan digital yang tumbuh cepat, dengan Huawei dan Alibaba berbagi sistem deteksi virus corona mereka di luar negeri.
Keberhasilan Huawei telah dimudahkan dengan batas kredit yang didukung oleh negara, yang pada satu titik mencapai $100 miliar (Rp1,483 triliun). Huawei juga dipastikan mampu mengalahkan semua pesaingnya tidak hanya dalam harga, tetapi juga R&D. Pinjaman miliaran dolar telah diberikan kepada negara-negara untuk membeli teknologi Tiongkok atas nama bantuan pembangunan, demikianlah dampak positif DSR terhadap infrastruktur digital global sehingga program tersebut direferensikan oleh PBB sebagai cara untuk memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan negara sendiri.
Perusahaan teknologi AS juga melakukan aktivitasnya dengan sangat baik dibandingkan rekan-rekan Tiongkok. Ambil contoh Microsoft dan Alphabet yang jauh lebih bernilai daripada Alibaba atau Tencent. Namun dalam perlombaan ini, banyak dewan perusahaan AS yang tidak memiliki keinginan untuk menghabiskan uang di luar pasar utama Barat dan sekutu mereka. Ketika perusahaan AS mencoba berinvestasi di infrastruktur pasar berkembang, mereka bisa saja menghadapi risiko tuduhan “kolonialisme digital”.
Jika mengambil pandangan yang sebagian besar bersifat komersial berarti perusahaan Barat sedang dikalahkan oleh Tiongkok. Ini harus menjadi perhatian AS, mengingat apa yang ingin dilakukan Tiongkok dengan keunggulan teknologinya.
Akhir tahun 2020, diharapkan Tiongkok merilis rencana “Standar Tiongkok 2035”, yang bertujuan menetapkan standar global untuk teknologi yang berkembang seperti internet, AI, dan 5G selama 15 tahun ke depan. Standar tersebut diharapkan akan memperkuat Tiongkok dan memberi perusahannya keuntungan bisnis yang signifikan dan mungkin permanen, dibandingkan pesaing mereka, AS.
Ini adalah masalah nyata yang diciptakan oleh kendali teknologi Tiongkok. Beijing ingin mendefinisikan standar teknologi masa depan yang penting seperti AI, dan nilai-nilai yang dasar mereka - sebuah langkah yang akan menjauhkan dunia dari pengaruh komersial dan politik AS.
Dunia haus akan lebih banyak konektivitas, dan Tiongkok memenuhi permintaan itu. AS membutuhkan “Digital Silk Road” miliknya sendiri yang setara jika ingin mempertahankan pengaruh jangka panjangnya lebih luas daripada sesamanya, Huawei.
Advertisement
