PBB, 27 November (Xinhua) -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres sangat prihatin mengenai perkembangan situasi yang terjadi di Guinea-Bissau dan dengan tegas mengecam kudeta yang dilakukan oleh elemen-elemen militer dan upaya apa pun untuk melanggar tatanan konstitusional di negara Afrika Barat tersebut, demikian disampaikan juru bicaranya pada Kamis (27/11).
Seraya menekankan bahwa pengabaian terhadap kehendak rakyat yang telah memberikan suara mereka secara damai dalam pemilihan umum (pemilu) pada 23 November merupakan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi yang tidak dapat diterima, sekjen PBB menyerukan pemulihan tatanan konstitusional secara segera dan tanpa syarat, serta pembebasan semua pejabat yang ditahan, ujar Juru Bicara (Jubir) Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Dujarric mengatakan Sekjen PBB mendesak semua pemangku kepentingan untuk menahan diri sepenuhnya, menegakkan institusi demokratis dan supremasi hukum, serta menghormati kehendak rakyat Guinea-Bissau.
Guterres menekankan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui dialog damai dan inklusif serta jalur hukum, dan menegaskan kembali dukungan penuh PBB terhadap upaya Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (Economic Community of West African States/ECOWAS), Uni Afrika, dan Forum Tetua Afrika Barat (West African Elders Forum) untuk menjaga demokrasi, mendorong stabilitas, serta membantu Guinea-Bissau menyelesaikan proses elektoral secara damai dan segera kembali ke jalur demokratisnya, ujar sang jubir.
Pada Rabu (26/11), angkatan bersenjata Guinea-Bissau mengumumkan melalui televisi nasional bahwa mereka telah mengambil alih kendali penuh atas kekuasaan negara sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya sejumlah tokoh politik untuk menggoyahkan stabilitas negara. Pada Kamis, perwira militer senior Horta Inta-A dilantik sebagai presiden transisional Guinea-Bissau untuk masa jabatan satu tahun. Selesai
Advertisement
