Beijing, Bolong.id - Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengadakan pertemuan, Selasa (6/12) untuk membuat aturan memerangi korupsi.
Dilansir dari CGTN Rabu (7/12/2022), Presiden Tiongkok, Xi Jinping selaku sekretaris jenderal Komite Sentral PKT, memimpin pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut menekankan perlunya untuk secara teguh memperkuat tekad politik dalam menjalankan pemerintahan sendiri secara penuh dan ketat.
Presiden Xi mengatakan bahwa setelah satu dekade upaya dalam menjalankan pemerintahan partai secara penuh dan ketat, kemenangan luar biasa telah dicapai dalam perang melawan korupsi dan jalannya pemerintahan masih panjang.
Pertemuan tersebut juga mendesak badan pengawasan untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Konstitusi Partai untuk meningkatkan sistem pengawasan partai dan negara, serta menerapkan kode delapan poin untuk meningkatkan perilaku partai dan pemerintah.
Sejak diadopsi pada Desember 2012, upaya besar telah dilakukan oleh partai untuk memperbaiki gaya kerja formalisme, birokratisme, hedonisme dan pemborosan yang tidak diinginkan.
Menurut pernyataan bulanan oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) dan Komisi Pengawas Nasional, Tiongkok menghukum 11.050 orang pada bulan Oktober karena melanggar kode delapan poin, di antaranya 7.541 menerima hukuman administratif partai.
Pertemuan tersebut menjanjikan hukuman berat bagi mereka yang terus melanggar disiplin dan aturan Partai meskipun telah berulang kali diperingatkan dan dilarang.
Pertemuan itu menggarisbawahi bahwa partai harus fokus pada korupsi yang melibatkan unsur-unsur politik dan ekonomi, korupsi di sektor-sektor kekuasaan, dana dan sumber daya yang tinggi, dan pejabat korup yang kesalahannya secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Pertemuan biro politik hari Selasa (6/12) juga menganalisis dan mempelajari ekonomi tahun 2023, menekankan bahwa negara akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan pertumbuhan yang stabil, memberlakukan kebijakan fiskal yang proaktif, kebijakan moneter yang bijaksana, mengadaptasi kebijakan terkoordinasi di berbagai bidang, dan mengoptimalkan respons pandemi untuk membentuk sinergi pembangunan berkualitas.
Pertemuan juga mencapai kesepakatan untuk mengadakan sidang pleno kedua dari PKT ke-20. (*)
