Seminar PBM UAI - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Perkembangan pendidikan Bahasa Mandarin di Indonesia tidak luput dari peran Confucius Institute di Indonesia, atau biasa disebut dengan Pusat Bahasa Mandarin. “Pusat Bahasa Mandarin di Indonesia didirikan atas kesepakatan dari kedua pemerintahan, Kementerian Pendidikan Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tiongkok, melalui lembaga Han Ban,” kata Feri Ansori, Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia (PBM UAI) pada Kuliah Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Cina yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional UI pada Rabu, 6 Mei 2020.
UAI yang bekerja sama dengan Fujian Normal University, mendirikan PBM UAI pertama di Indonesia pada tahun 2005. Selain itu, karena letaknya yang strategis berada di ibukota negara, PBM UAI dapat berkoordinasi bersama Kementerian Pendidikan dengan baik.
“Hanya Indonesia dari seluruh dunia yang memiliki nama Pusat Bahasa Mandarin, bukan Confucius Institute.” kata Feri Ansori. “Di Indonesia, Confucius sangat sensitif karena dianggap sebagai suatu sekte agama. Kata 'Confucius Institut' sangatlah sensitif, dianggap sebagai institut yang menyebarkan agama atau paham konfusius. Kemudian diputuskan digunakan kata Pusat Bahasa Mandarin,” tambahnya menjelaskan.
PBM UAI tidak hanya memfasilitasi pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia, tetapi juga menjembatani pertukaran budaya Tiongkok dan Indonesia. Di sana juga terdapat pelatihan bela diri khas Tiongkok seperti wushu dan pertunjukkan budaya Tiongkok. PBM UAI saat ini juga sedang mengerjakan riset yang menyandingkan idiom berbahasa Mandarin dengan peribahasa Arab, “Seharusnya riset ini bisa disebarluaskan pada pertengahan tahun ini, tetapi harus ditunda karena COVID-19,” kata Feri Ansori.
Dalam hal kerja sama dengan pemerintah, Feri juga mengatakan bahwa ada permintaan dari beberapa perusahaan untuk membuat pelatihan bahasa Mandarin. “Ada juga kerja sama dengan lembaga pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan sebagainya.”
