Bendera Tiongkok dan Bendera Hongkong berkibar - Image from Gambar diambil dari Internet, jika ada keluhan hak cipta silahkan hubungi kami.
Beijing, Bolong.id - Pemerintah pusat Tiongkok berwenang mengatur Hong Kong, termasuk soal sistem pemilu. Otoritas Legislatif Pusat di Beijing, Senin (22/3/21) mengeluarkan perangkat aturan sistem pemilu Hong Kong.
Dilansir dari People's Daily ( 人民网,) Selasa (23/03/2021) pada 11 Maret 2021, Sesi Keempat Kongres Rakyat Nasional Ketigabelas mengeluarkan “Keputusan Kongres Rakyat Nasional tentang Peningkatan Sistem Pemilihan Daerah Administratif Khusus Hong Kong”.
Itu menjelaskan prinsip dasar yang harus diikuti untuk memodifikasi dan meningkatkan sistem pemilu Hong Kong.
Merevisi dan meningkatkan elemen inti dan pada saat yang sama memberikan wewenang kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk mengubah Lampiran 1 dari Hukum Dasar Hong Kong dan Lampiran 2 dari Hukum Dasar Hong Kong sesuai dengan ini keputusan.
Selama Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Nasional tahun ini, banyak deputi NPC dan anggota CPPCC mengusulkan agar Komite Tetap NPC harus memulai dan menyelesaikan amandemen Annex 1 dan Annex 2 dari Undang-Undang Dasar Hong Kong secepat mungkin.
Berdasarkan persiapan kerja pihak-pihak terkait, rapat ke-delapan puluh delapan pimpinan Standing Committee NPC ke-13 yang diadakan pada sore hari tanggal 22 Maret memutuskan bahwa rapat ke-27 Standing Committee NPC ke-13 akan dilaksanakan 29 Maret 2021.
Disarankan bahwa rapat Komite Tetap diadakan di Beijing dari tanggal 30 Juli hingga 30 Juli, dan direkomendasikan bahwa rapat Komite Tetap meninjau metode pemilihan Kepala Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (Lampiran I pada Undang-Undang Dasar Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Kong Republik Rakyat Tiongkok, Rancangan Amandemen), dan usulan Rapat Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk musyawarah tentang "Metode untuk Prosedur Pembentukan dan Pemungutan Suara Dewan Legislatif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (Rancangan Revisi) ”Dalam Lampiran II Hukum Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Cina.
Ini adalah langkah penting dan tindakan praktis yang diambil oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk menerapkan semangat Sesi Keempat Kongres Rakyat Nasional Ketiga Belas dan menjalankan kewenangan legislatif yang relevan yang diberikan oleh Kongres Rakyat Nasional.
Tatanan konstitusional Kongres Daerah Administratif Khusus Hong Kong sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi dan Hukum Dasar Hong Kong, menyempurnakan sistem pemilihan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, mempromosikan pengembangan sistem politik demokratis yang sesuai dengan kondisi aktual Hong Kong, memastikan stabilitas jangka panjang dan kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong, dan menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan memiliki arti penting. (*)
