Lama Baca 3 Menit

Presiden Jokowi Stop Ekspor Bijih Nikel, Meski Digugat Uni Eropa

20 November 2021, 14:41 WIB

Presiden Jokowi Stop Ekspor Bijih Nikel, Meski Digugat Uni Eropa-Image-1

Industri nikel di Indonesia - Image from Dari berbagai sumber. Segala keluhan terkait hak cipta silahkan hubungi kami

Jakarta, Bolong.id - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan hilirisasi ekspor bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization- WTO).

"Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," seru Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

"Kebijakan kita mengenai hilirasi, ini akan kita teruskan. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silakan, enggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita, saat pertemuan G20 beberapa waktu lalu, banyak negara-negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya.

"Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita enggak dapat apa-apa," keluhnya.

Padahal, ia menambahkan, bijih nikel jika diolah menjadi produk jadi seperti besi dan baja nilai tambahnya bisa mencapai 10 kali lipat.

"Sampai akhir tahun, perkiraan saya bisa [mencapai hingga] USD 20 miliar karena di bulan Oktober ini USD 16,5 miliar," terang Jokowi.

"Itu hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan nanti kalau jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa USD 35 miliar. Hanya dari satu barang," ungkap dia.

Oleh karenanya, Jokowi berkomitmen untuk meneruskan proses hilirisasi industri untuk bahan-bahan mentah hasil pertambangan lain. Semisal bauksit mentah, yang program kebijakan larangan ekspornya direncanakan bakal dimulai tahun depan.

"Begitu bauksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan ini. Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi semakin baik," pungkas Jokowi.