Ilustrasi bendera Makau dan China - Image from AsiaNews
Bolong.id - Daerah Administratif Khusus (SAR) Makau pada hari Sabtu lalu menentang tegas laporan yang baru-baru ini dirilis oleh otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan. Laporan tersebut menyebut sebagai laporan analisis "gagasan sendiri", pemerintah Makau mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan tersebut berisi klaim yang tidak berdasar dan bias tentang perkembangan Makau dan sangat kurang dalam pemahamannya tentang situasi praktis dan sentimen publik di Makau.
Dilansir dari 中国新闻网 pada Minggu (9/1/2022), Makau akan terus secara ketat memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan. Sangat menentang campur tangan dalam urusan Makau oleh kekuatan eksternal, pemerintah SAR menekankan.
Sejak kembali ke tanah air lebih dari dua dekade yang lalu, Makau telah mempertahankan stabilitas sosial. Mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya, dan berhasil menerapkan prinsip-prinsip satu negara, dua sistem" dan rakyat Makau yang mengelola Makau.
Sistem politik Makau telah mendapat manfaat dari perkembangan substansial. SAR Makau secara bertahap mengoptimalkan sistem pemilihan yang relevan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan SAR itu sendiri.
Sejalan dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang pemilihan SAR Makau. Makau telah menyaksikan keberhasilan penyelesaian pemilihan untuk tujuh periode Majelis Legislatif berturut-turut. Lima pemilihan untuk jabatan kepala eksekutif dilakukan dengan cara yang adil, adil, terbuka dan bersih.
Hak politik yang dinikmati oleh penduduk Makau, seperti hak untuk protes dan berkumpul, telah sepenuhnya dihormati dan dilindungi. Sementara organisasi berita bebas untuk mengikuti inisiatif editorial mereka sendiri. Menggambarkan koeksistensi dan saling menghormati di antara suara-suara yang berbeda di Makau.
Ini menyuarakan keyakinannya bahwa Makau terikat untuk merangkul masa depan yang lebih cerah dengan secara aktif mengambil bagian dan berintegrasi dengan pembangunan negara. Khususnya Wilayah Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Makau.
“Makau pasti akan membuka cakrawala baru dan babak baru untuk pembangunan dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat dan partisipasi seluruh masyarakat setempat,” kata pemerintah SAR.
Itu juga berjanji untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Makau-Taiwan sesuai dengan Hukum Dasar Makau. Prinsip-prinsip dan kebijakan dasar yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut mempromosikan pertukaran dan kerja sama antar-warga antara Makau dan Taiwan.
Pemerintah SAR juga mencatat bahwa pihaknya selalu mematuhi undang-undang terkait permohonan akreditasi untuk staf kantor perwakilan Taiwan di Makau. Namun, kantor Makau di Taiwan harus menangguhkan operasi mulai 19 Juni 2021 karena aplikasi staf untuk akreditasi tidak disetujui.
Seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara pada hari Jumat (7/1/2022) juga menolak laporan tersebut dan mengecam otoritas DPP di Taiwan untuk manipulasi politik urusan Makau.
"Kami tidak akan pernah membiarkan siapa pun ikut campur dalam urusan Makau," kata Zhu Fenglian.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
