Kominfo: Waspadai Tujuh Hoax Seputar Omnibus Law Cipta Kerja

logo clock 4 Menit logo clock 09-10-2020, 17:12

Ilustrasi - Image from Indeks News Banten

Jakarta, Bolong.id - Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon yang cepat dan tepat. Agar pertumbuhan ekonomi tidak melambat, maka diperlukan reformasi struktural, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sejak masih menjadi Rancangan Undang-Undang hingga disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, UU Ciptaker menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan seperti buruh, mahasiswa, aktivis lingkungan, pekerja kantoran, dan lainnya. 

Meskipun sudah disahkan, sejumlah protes yang menolak undang-undang masih terus berlangsung, bahkan berujung kericuhan. Berbagai hoax seperti infografis seputar pasal dalam UU Ciptaker mulai beredar, bahkan mencatut nama media ternama di dalamnya. Berikut ini adalah sejumlah hoax dalam UU Ciptaker yang di bawahnya disertai fakta yang diungkap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dilansir dari Detik News, Kamis (8/10/2020). 

  1. Mempermudah Tenaga Kerja Asing

Faktanya, Pasal 42 menjelaskan bahwa peraturan mengenai TKA masih sama ketatnya.Harus disertai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hanya untuk jabatan dan dalam kurun waktu tertentu serta tidak boleh menduduki jabatan personalia

  1. Pesangon penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikurangi

Faktanya, menurut Pasal 46A dan Pasal 46D menjelaskan bahwa pesangon justru ditambah dari pihak pemerintah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, peningkatan keterampilan dan penyaluran pada pekerjaan baru. JKP sendiri merupakan skema baru terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari bebagi jaminan sosial lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja. 

  1. Status pekerja kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak

Faktanya, pada Pasal 59 ayat (3) justru bisa memaksa pemberi kerja mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Sedangkan Pasal 61A menyatakan ada uang kompensasi saat kontrak berakhir, di mana sebelumnya tidak ada atau tidak diatur. 

  1. Outsorcing bisa diterapkan untuk semua pekerjaan 

Menurut Pasal 66 ayat (6), perusahaan alih daya (outsorcing) tetap mengikuti Permenaker 19/2012 yang dibatasi untuk 5 pekerjaan. UU Ciptaker mengharuskan perjanjian kerja outsorcing/alih daya mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja. Buruh atau pekerja di perusahaan alih daya tetap memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, sama seperti pekerja tetap. Jika terjadi pengalihan kerja, perlindungan hak dan jaminan sosial pekerja tetap berlaku dan tidak boleh berkurang. 

  1. Waktu kerja terlalu eksploitatif

Dalam Pasal 77 tercantum bahwa waktu kerja tetap sama. Pada Pasal 78 menyatakan pekerja bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan jam lembur sampai 18 jam dalam 1 minggu. Oleh karena itu waktu kerja tetap sesuai ketentuan terdahulu, yaitu 40 jam dalam seminggu, 8 jam per hari untuk 5 hari kerja dan 7 jam per hari untuk 6 hari kerja. Batas maksimal lembuh ditambah dari 14 jam per minggu menjadi 18 jam per minggu, dengan upah lembur harus tetap diberikan kepada pekerja. 

  1. Hak cuti hilang

Faktanya, Pasal 79 menyatakan bahwa waktu istirahat dan cuti masih diatur dan tetap mendapat upah penuh. Cuti haid, cuti melahirkan juga tetap menerima upah penuh. Tidak ada perubahan dalam pasal-pasal yang mengatur hal tersebut.

  1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus

Dalam Pasal 88C justru menyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dan dapat menentukan UMK. (*)





Penulis : Maureen
Editor : Edwin Adriaansz

Terkait

Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Masa yang Berat Akibat Pandemi COVID-19

 

logo clock 20-10-2020, 16:51
logo clock Baca ini dalam 9 Menit
logo share

Waspada Penipuan Layanan Online Selama PSBB, Simak Tipsnya

 

logo clock 19-10-2020, 13:59
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Perhatikan Hal Berikut Sebelum Ajukan Pinjaman Online

 

logo clock 18-10-2020, 11:13
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Beredar Mitos dan Hoaks Seputar Vaksin COVID-19, Pemerintah Berikan Imbauan Ini

 

logo clock 17-10-2020, 17:14
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Tujuan Utama Ekspor Indonesia, Masih China

 

logo clock 16-10-2020, 14:56
logo clock Baca ini dalam 3 Menit
logo share

Viral