Orang-orang berbaris di luar cabang bank di Yangon, Myanmar. - Gambar diambil dari berbagai sumber. Segala keluhan mengenai hak cipta dapat menghubungi kami.
Bolong.id - China mengungkapkan harapannya bahwa komunitas internasional akan berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar, yang melihat jalan-jalan yang relatif tenang di dalam negeri tetapi meningkatkan ketegangan dari luar.
Pernyataan itu muncul setelah keadaan darurat selama setahun diumumkan dan para pemimpin senior pemerintah ditahan pada Senin menyusul ketegangan pemilihan umum.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan pada hari Selasa, menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB, bahwa tindakan dari luar harus kondusif untuk penyelesaian sengketa secara damai dan tidak memperumit situasi. Dilansir dari China Daily pada Rabu(03.02.2021)
Barbara Woodward, duta besar Inggris untuk PBB, mengatakan pertemuan virtual Selasa tentang Myanmar diadakan secara tertutup "untuk memungkinkan adanya diskusi yang jujur".
Brunei, berbicara sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara saat ini, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa blok 10 negara itu mendorong "pengejaran dialog, rekonsiliasi dan kembali ke keadaan normal sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar. ".
"Kami tegaskan kembali bahwa stabilitas politik di negara-negara anggota ASEAN sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera," kata pernyataan itu.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi terhadap militer Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, "Kami berharap untuk penyelesaian damai situasi sesuai dengan undang-undang saat ini melalui dimulainya kembali dialog politik dan pelestarian pembangunan sosioekonomi berkelanjutan negara."
Di Myanmar, militer mengumumkan perombakan kabinet besar-besaran yang melibatkan sekitar selusin menteri. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint dilaporkan aman di tempat tinggal mereka yang dijaga, sementara beberapa pejabat senior dan anggota parlemen lainnya masih ditahan.
Jalanan di ibu kota Naypyitaw tampak tenang di tengah kehadiran personel militer. Kota-kota lain dilaporkan sebagian besar normal.
"Sebagian besar bisnis buka seperti biasa," kata Amara Thiha, peneliti keamanan yang berbasis di Yangon, kota terbesar di negara itu, menambahkan bahwa layanan perbankan dan telekomunikasi telah dipulihkan.
Tim Informasi Berita Sejati Militer mengumumkan bahwa semua bank buka. Semua bank lokal menghentikan sementara layanan selama beberapa jam karena koneksi internet yang buruk pada hari Senin, menurut Asosiasi Bank Myanmar.
Thiha mengatakan, situasi di Myanmar sangat tenang dibandingkan dengan kekacauan politik sebelumnya pada 1988 dan 2007. Tugas utamanya adalah menjaga efisiensi administrasi dalam beberapa bulan mendatang dan mereformasi sistem pemilihan untuk persiapan pemilu baru.
Militer Myanmar juga membentuk kembali Komite Pembicaraan Perdamaian pada hari Senin untuk melanjutkan diskusi dengan organisasi etnis bersenjata guna mencapai perdamaian abadi, terutama di wilayah utara negara itu.
Namun, ada kekhawatiran pada hari Selasa tentang kemungkinan ketidakpastian dan campur tangan pihak luar. Dereck Aw, analis utama untuk Myanmar di perusahaan konsultan global Control Risks, mengatakan potensi protes berskala besar bisa memiliki "potensi untuk memicu krisis berkepanjangan".
Aw mengatakan skenario kasus terbaik melibatkan para pihak yang setuju untuk meredakan situasi dan mencapai kompromi dalam beberapa minggu mendatang.
"Tingkat dampaknya tergantung pada reaksi dari masyarakat internasional," kata Adam McCarty, kepala ekonom di perusahaan riset dan konsultasi Mekong Economics, yang beroperasi di Myanmar dan Vietnam. Dia menambahkan bahwa investasi asing langsung Myanmar dapat dipengaruhi secara negatif oleh situasi politik.
Thiha di Yangon mengatakan dia lebih khawatir tentang tanggapan COVID-19 Myanmar, mengingat kebutuhan untuk mengurangi dampak ekonomi pada orang-orang berpenghasilan rendah dalam menghadapi pandemi dan potensi sanksi. (*)
Alifa Asnia/Penerjemah
