Pendidikan Hong Kong - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Hong Kong, Bolong.id - Otoritas pendidikan wilayah Hong Kong berencana untuk memperkenalkan UU Keamanan Nasional kepada para siswa di sana, melalui kursus untuk meningkatkan patriotisme dan memperbaiki “pemikiran yang salah” di antara kaum muda. Sekretaris Pendidikan Hong Kong, Kevin Yeung Yun-hung (杨润雄) mengatakan, biro pendidikan setempat akan mempelajari bagaimana caranya membantu siswa untuk bisa lebih memahami pentingnya hukum, isi utamanya, dan pengaruhnya terhadap kaum muda setelah undang-undang itu berlaku.
Melansir Global Times, para pakar pendidikan di Hong Kong berpendapat, memperkenalkan hukum keamanan nasional memang sangatlah diperlukan, untuk melindungi kaum muda terhadap kebohongan dan kekuatan ekstrem dari pihak oposisi negara. Pengantar umum saja masih jauh dari cukup, malah disarankan agar pihak berwenang dapat memasukkan pelajaran hukum keamanan nasional dalam kursus wajib, buku pelajaran, dan ujian.
Wong Kam-leung (黃錦良), ketua Federasi Pekerja Pendidikan Hong Kong mengatakan, mata pelajaran seperti studi liberal dan sejarah Tiongkok di sekolah menengah, dan studi umum di sekolah dasar, harusnya mencakup hukum keamanan nasional juga. Dengan diperkenalkannya undang-undang tersebut, pendidikan nasional harus dimasukkan dalam buku teks pelajaran, untuk memperkuat identitas nasional siswa. Wong juga mengatakan, Biro Pendidikan telah mengerjakan materi baru tentang Hukum Dasar dan Konstitusi, yang diharapkan akan didelegasikan kepada semua siswa di sana, pada bulan September 2020 mendatang.
Lawrence Tang Fei, anggota Asosiasi Tiongkok Studi Hong Kong dan Makau dan kepala sekolah Heung To Secondary Hong Kong mengatakan, UU Keamanan Nasional harus menjadi kursus yang independen. Di dalam pendidikan sekolah menengah, diperlukan lima puluh satu jam, selama tiga tahun pendidikan hukum dasar yang tersebar di berbagai mata pelajaran seperti sejarah dan geografi. Tang mengatakan, "Otoritas pendidikan tidak mengawasinya, sebab ukuran pendidikan seperti itu tidak memiliki sistematisasi yang jelas. Dalam praktiknya, itu tergantung pada sekolah, tanpa pengawasan."
Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor (林 郑月娥) mengatakan di Twitter-nya, pada 15 Juni 2020, pemerintah Hong Kong tidak memainkan peran sebagai penonton saja, tetapi sebagai penjaga gerbang dalam hal pendidikan. Ia juga mengutuk kelompok separatis karena memanfaatkan siswa-siswa untuk menyerang hukum keamanan nasional. Lam mengatakan, dia berharap agar pemerintah dapat bekerja sama dengan keluarga dan sekolah untuk mengubah pemuda Hongkong menjadi sebuah "generasi baru dengan konsep tanah air, berperasaan Hong Kong, bervisi internasional, dan bertanggung jawab sosial."
