Konferensi Pers Duta Besar Tiongkok Untuk ASEAN (1): Latar Belakang UU Keamanan Nasional

Deng Xijun (邓锡军) - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Jakarta, Bolong.id - Rabu (15/7/2020), Deng Xijun (邓锡军), Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk ASEAN mengadakan konferensi pers online dengan awak media menjelaskan detail UU Keamanan Nasional Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong.

UU Keamanan Nasional Hong Kong telah berlaku pada 30 Juni 2020. Meskipun urusan ini merupakan urusan internal Tiongkok, Deng Xijun (邓锡军) mengatakan, konferensi pers ini diadakan agar hubungan bisnis dan hubungan antarnegara dapat terjalin lebih dekat antara negara-negara ASEAN dan Hong Kong. 

Dalam konferensi pers ini, beliau menjelaskan akan latar belakang, proses legislatif, dan dampak hukum dari undang-undang ini. Bertujuan untuk memperjelas kebingungan dan menghilangkan kekhawatiran yang tidak perlu.

Pada artikel ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang dari UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Deng Xijun (邓锡军) menjelaskan, keamanan nasional adalah fondasi utama suatu negara dalam bertahan hidup. Semua negara mementingkan legislasi keamanan nasional dan memiliki ketentuan hukum yang dapat mencegah, melarang, dan menghukum tindakan yang membahayakan keamanan nasional.

Sudah 30 tahun UU Dasar Hong Kong dikeluarkan. Sudah 23 tahun pula umur Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok. Namun, undang-undang yang dituliskan pada pasal 23 dari UU Dasar belum terwujud. Alasannya karena mendapat halangan dari anti-Tiongkok dan unsur eksternal yang mengganggu stabilitas Hong Kong.

Pasal 23 dari UU Dasar sendiri menyatakan, Hong Kong akan memberlakukan undang-undang sendiri. Melarang tujuh jenis tindakan yang membahayakan keamanan nasional.

Pada tanggal 28 Mei 2020, Kongres Rakyat Nasional ke-13 diadopsi pada sesi ketiga Keputusan tentang Membangun dan Meningkatkan Sistem Hukum dan Mekanisme Penegakan untuk menjaga Keamanan Nasional Hong Kong. 

Juni 2020, demonstrasi dan protes di Hong Kong berkecamuk menolak keputusan tersebut. Unsur-unsur anti-Tiongkok pun menyerang pemerintah Hong Kong, Dewan Legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Polisi diserang dengan kejam, fasilitas publik dihancurkan dan menyebabkan kerugian besar pada industri penerbangan, ritel, dan pariwisata Hong Kong.

Bendera dan orang asing Inggris dan Amerika Serikat (AS) terlihat di antara para demonstran. Kemakmuran Hong Kong, stabilitas, tatanan sosial berbasis hukum dan keamanan nasional berada di bawah ancaman besar.

Dalam konteks ini, Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会), badan legislatif terkemuka Tiongkok, bertindak tegas dan menerapkan undang-undang tersebut kepada Hong Kong. Pada 30 Juni 2020, sesi ke-20 dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13, undang-undang ini mulai diberlakukan. (*)