Yang Guang, juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara Tiongkok - Image from Ejinsight
Hong Kong, Bolong.id - Seorang juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara Tiongkok pada Minggu (9/8/20) menyebut sanksi AS terhadap pejabat Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) sebagai "perampasan histeris dari kebiasaan hegemoni."
Pernyataan itu muncul satu hari setelah AS memberikan sanksi kepada 11 pejabat HKSAR, termasuk Kepala Eksekutif Carrie Lam dan Luo Huining, direktur Kantor Penghubung Pemerintah Rakyat Pusat di HKSAR.
Juru bicara tersebut mengatakan beberapa politisi AS telah melakukan serangkaian "pertunjukan tidak tahu malu" sejak rancangan undang-undang keamanan nasional untuk HKSAR pada Juni 2020.
Dari pencabutan status khusus HKSAR hingga sanksi terbaru, juru bicara tersebut menuding AS berkolusi dengan negara lain untuk menekan Tiongkok dan HKSAR.
Juru bicara itu mengatakan, politisi Amerika tertentu menggunakan urusan HKSAR untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka menangani pandemi COVID-19, ekonomi, dan masalah domestik lainnya.
AS melakukan tindakan ini karena khawatir rencana jangka panjang mereka untuk menahan pembangunan Tiongkok melalui urusan HKSAR dapat gagal karena Tiongkok meningkatkan upayanya memulihkan ketertiban sosial di HKSAR, tambah juru bicara itu.
"Di bawah kebijakan 'satu negara, dua sistem', kami tidak akan pernah mengizinkan kekuatan eksternal memanfaatkan HKSAR untuk melakukan aktivitas apa pun yang dapat membahayakan keamanan nasional Tiongkok dan perdamaian serta kemakmuran HKSAR," ujar juru bicara itu.
Pemerintah HKSAR pada Sabtu (8/8/20) "dengan keras mengkritik" sanksi AS dan menyebutnya "tidak tahu malu dan tercela" sementara beberapa pejabat yang dijatuhi sanksi juga mengejek tindakan AS dan menyuarakan tekad mereka untuk terus melayani HKSAR dan daratan meskipun ada ancaman dan intimidasi AS.
Juru bicara tersebut menunjukkan, para pejabat ini telah memerintah Hong Kong sesuai dengan Konstitusi dan Hukum Dasar HKSAR. "Mereka adalah pembela yang kuat dari keseluruhan kepentingan Hong Kong dan kesejahteraan fundamental rakyat," ujar juru bicara.
AS adalah salah satu yang benar-benar menghancurkan demokrasi Hong Kong karena dengan ceroboh menyerang prinsip "Satu Negara, Dua Sistem" dan membahayakan keamanan HKSAR, yang telah menjerumuskan kawasan itu ke dalam periode turbulensi yang lama.
Selain itu, pengungkapan AS atas alamat dan informasi identitas pribadi pejabat HKSAR di situs web resmi Departemen Keuangannya secara serius melanggar privasi pribadi dan memperlihatkan wajah munafik AS, tambah juru bicara tersebut. (*)
