Forum Hak Asasi PBB - Image from Bareta
Jenewa, Bolong.id - Kantor Misi Tiongkok untuk PBB di Jenewa pada Jumat (26/9/20) membantah tuduhan merugikan hak asasi manusia di Hong Kong dan Xinjiang setelah Barat menegur Tiongkok di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Inggris meminta Tiongkok untuk menegakkan hak dan kebebasan yang dijamin dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris di Hong Kong, dan mempertahankan kemerdekaan peradilan bekas koloni Inggris itu.
Jerman, berbicara untuk Uni Eropa, menyuarakan keprihatinan atas keberadaan "kamp re-edukasi" dan bahaya kebebasan beragama terhadap minoritas di Xinjiang.
Sebagai tanggapan, Juru Bicara Misi Tiongkok Liu Yuyin menolak "tuduhan tak berdasar", dengan mengatakan masalah terkait Hong Kong dan Xinjiang bukanlah masalah hak asasi manusia tetapi masalah tentang kedaulatan, keamanan dan persatuan Tiongkok.
Liu mengatakan sudah 23 tahun sejak Hong Kong kembali ke tanah air, dan Deklarasi Bersama adalah dokumen antara Tiongkok dan Inggris tentang dimulainya kembali pelaksanaan kedaulatan Tiongkok atas Hong Kong dan pengaturan untuk masa transisi.
"Kemerdekaan Hong Kong" dan kekuatan separatis radikal, dengan dukungan kekuatan eksternal tertentu, telah menjadi semakin merajalela dalam meningkatkan aktivitas kekerasan dan teroris di Hong Kong, dan undang-undang keamanan nasional akan menutup celah hukum, katanya.
Liu juga membantah perlakuan buruk terhadap orang Uighur di Xinjiang, menekankan bahwa pusat kejuruan tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memerangi dan mencegah terorisme dan ekstremisme.
Sejak akhir 2018, lebih dari 1.000 diplomat, pejabat organisasi internasional, jurnalis, dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara telah mengunjungi Xinjiang, melihat perubahan dan perkembangan, kata Liu.
"Tiongkok bersedia berdialog dengan negara lain tentang masalah hak asasi manusia atas dasar saling menghormati," katanya, tetapi Tiongkok dengan tegas menentang tuduhan terhadap orang lain untuk tujuan politik dengan menggunakan disinformasi. (*)
Advertisement