TikTok - Image from China Daily
Washington, Bolong.id - Aplikasi berbagi video populer TikTok diberi perpanjangan waktu 15 hari oleh pemerintah AS untuk menjualnya kepada pembeli AS.
Ini berarti batas waktu bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok di Tiongkok, negosiasi dengan Oracle dan Walmart diperpanjang dari 12 November hingga 27 November 2020, menurut Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia.
Juru bicara Departemen Keuangan Monica Crowley mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perpanjangan ini akan memberi para pihak dan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment in the United States; CFIUS) waktu tambahan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang sesuai dengan perintah (presiden).
Pada 6 Agustus 2020, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang transaksi AS dengan TikTok dan ByteDance setelah 45 hari, dengan alasan masalah keamanan nasional.
Pada 14 Agustus 2020, Trump menandatangani perintah eksekutif lain yang memaksa ByteDance untuk menjual atau melepaskan bisnis TikTok AS dalam waktu 90 hari, menetapkan batas waktu 12 November 2020, Kamis (12/11/20).
"Sama sekali tidak ada bukti bahwa TikTok merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS," kata Gary Hufbauer, mantan pejabat Departemen Keuangan AS dan rekan senior non-residen di Peterson Institute for International Economics, kepada Xinhua sebelumnya.
"Klaim tersebut didasarkan pada spekulasi bahwa perangkat seluler apa pun dengan aplikasi Tiongkok dapat digunakan untuk memata-matai orang Amerika," kata Hufbauer. "Paranoia murni dan sederhana."
Pada September 2020, Trump memberikan persetujuan awal kepada ByteDance untuk menjual aplikasi tersebut kepada pembeli AS, dan kemudian kesepakatan potensial antara ByteDance, Oracle, dan Walmart muncul. Namun, pemerintah AS tidak memberikan umpan balik dalam hampir dua bulan.
TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan sebelumnya bahwa mereka telah meminta perpanjangan 30 hari kepada pemerintah AS karena "menghadapi permintaan baru yang terus-menerus dan tidak ada kejelasan tentang apakah solusi yang diusulkan akan diterima."
Pada Kamis (12/11/20), Departemen Perdagangan AS mengatakan tidak akan memberlakukan perintah untuk melarang TikTok "menunggu perkembangan hukum lebih lanjut," mengutip putusan baru-baru ini oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Pennsylvania.
Dilansir dari China Daily, Hakim Wendy Beetlestone memutuskan pada 30 Oktober 2020 bahwa dia menemukan "deskripsi pemerintah AS sendiri tentang ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aplikasi TikTok diutarakan dalam hipotesis," dan oleh karena itu dia tidak dapat menemukan bahwa "risiko yang ditimbulkan oleh pemerintah lebih besar daripada minat publik untuk melarang" pemblokiran. (*)
