Bendera Tiongkok - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Beijing, Bolong.id – Sebanyak delapan negara diketahui telah menggagas pembentukan Aliansi Parlemen untuk Tiongkok (Inter-Parliamentary Alliance on China; IPAC) yang secara resmi diperkenalkan oleh Senator Amerika Serikat Marco Rubi pada Jumat (5/6/2020) pekan lalu. Marco Rubio sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu politisi anti-Tiongkok garis keras. Dalam pernyataannya, Marco menyebut jika aliansi tersebut merupakan sebuah koalisi baru yang terdiri atas 20 legislator anti-Tiongkok dari delapan negara dan beberapa parlemen Eropa untuk melawan tantangan global oleh pengaruh Tiongkok di panggung dunia.
Melansir globaltimes.cn, IPAC disebut-sebut merupakan bentuk kepanikan dan kekhawatiran anggotanya terkait kebangkitan Tiongkok. Dalam hal ini, mereka menjadikan UU Keamanan Nasional Hong Kong dan kurangnya transparansi Tiongkok mengenai asal-usul pandemi COVID-19 untuk menyerang Tiongkok, dengan tujuan memicu kecaman luas masyarakat internasional terhadap Tiongkok.
Padahal, Tiongkok sendiri telah berulang kali menekankan bahwa situasi di Hong Kong adalah masalah internal dan respons virus COVID-19 Tiongkok terbuka bagi dunia dengan data dan fakta yang jelas. Tiongkok juga menepis terkait anggapan yang menyatakan jika ekspansi ekonomi dan diplomatik Tiongkok yang lebih luas dapat menimbulkan ancaman bagi dunia.
Chen Wen (陈文), seorang Diplomat Senior di Kedutaan Besar Tiongkok di London (中国驻伦敦大使馆) mengaku menentang pembentukan aliansi lintas parlemen tersebut dan mengatakan bahwa hal itu adalah salah tafsir tentang kebijakan luar negeri Tiongkok serta salah membaca situasi dunia saat ini. “Tiongkok adalah kekuatan untuk perubahan positif," ujar Chen Wen (陈文), dilansir dari Amp.theguardian.com.
Geng Shuang (耿爽), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (中国外交部) dalam konferensi pers di Beijing pada hari Jumat (5/6/2020) lalu juga menanggapi pembentukan aliansi lintas parlementer yang berupaya mereformasi cara negara-negara demokrasi untuk berkomunikasi dengan Tiongkok. Dilansir dari Bloomberg.com, Shuang mengatakan jika pihaknya mendesak para politisi tersebut untuk menghormati fakta, aturan dasar hubungan internasional, meninggalkan mentalitas perang dingin, berhenti mencampuri urusan dalam negeri dan membuat langkah politik untuk kepentingan diri sendiri.
Melansir dari laman portal globaltimes.cn, para legislator anti-Tiongkok tersebut harusnya menyadari jika kondisi saat ini bukanlah masa seperti awal abad ke 19. Sebab, upaya membentuk aliansi anti-Tiongkok di era globalisasi abad ke-21 hanya akan membuat keributan yang menunjukkan kecemasan dan ketidakberdayaan mereka, sehingga justru dapat mempermalukan diri mereka sendiri.*