Victoria Peak Tower Hong Kong - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Hong Kong, Bolong.id - Pada hari Minggu (28/6/2020), Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan Mo-po (陈茂波) mengatakan bahwa Hong Kong telah sepenuhnya bersiap untuk menghadapi sanksi ekonomi, yang diberikan oleh petinggi Amerika Serikat (AS), atas Undang-Undang Keamanan Nasional yang akan diresmikan. Dia memberikan pembelaan yang kuat terhadap undang-undang tersebut, dengan menyebutnya sebagai dorongan, bukan hambatan, dalam prospek ekonomi kota Hong Kong.
Sejak Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, badan legislatif utama di negara Tirai Bambu itu, memberikan suara di bulan Mei 2020 lalu atas draf Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, para petinggi AS terus mengancam akan menjatuhkan sanksi, termasuk "mengikis" pengaturan perdagangan khusus untuk Hong Kong, jika Tiongkok bergerak maju dengan hukum tersebut. Pada hari Kamis (25/6/2020), Senat AS bahkan mengeluarkan hukum yang berupaya untuk menjatuhkan sanksi wajib kepada orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang dianggap AS telah membantu upaya Tiongkok untuk membatasi otonomi Hong Kong.
Petinggi di Tiongkok dengan tegas telah membalas kembali gerakan tersebut, menyebut mereka sebagai gangguan, yang ikut campur dalam urusan internal Tiongkok di Hong Kong, dan berjanji akan melakukan tindakan balasan jika AS menindaklanjuti hal tersebut. Para ahli juga menganggap langkah yang diambil oleh AS itu tidak akan memengaruhi tekad Tiongkok untuk mengesahkan UU Keamanan Nasional. Di Beijing, anggota dewan parlemen Tiongkok sedang memajukan dan menambahkan rancangan undang-undang ke dalam agenda pertemuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, yang dimulai pada hari Minggu (28/6/2020) kemarin. Para ahli mengatakan bahwa rancangan tersebut dapat diadopsi, selama sesi tiga hari pertemuan, serta akan dirilis dan diimplementasikan dengan segera.
