Lama Baca 3 Menit

Meski Legal, Tiongkok Perketat Regulasi Operasi Plastik

29 April 2020, 14:20 WIB

Meski Legal, Tiongkok Perketat Regulasi Operasi Plastik-Image-1

Operasi Plastik di Tiongkok - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Delapan departemen pemerintah pusat Tiongkok bersama-sama telah mengeluarkan surat edaran untuk memperketat peraturan industri operasi plastik di negara tersebut. Surat edaran, yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional dan tujuh kementerian dan administrasi terkait lainnya, menjelaskan bahwa industri kosmetik medis harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pihak berwenang Tiongkok melakukan tindakan keras selama setahun pada 2017 hingga 2018 terhadap tindak operasi plastik ilegal. Namun, surat edaran tersebut menyebutkan bahwa beberapa departemen pemerintah telah mendeteksi tanda-tanda meningkatnya pelanggaran baru-baru ini, sehingga membutuhkan upaya lebih lanjut dalam regulasi tersebut.

Operasi plastik harus dilakukan di lembaga yang memenuhi syarat oleh staf tenaga medis berlisensi, dan tidak ada organisasi atau individu yang diizinkan untuk melakukan bisnis seperti ini tanpa kualifikasi yang sesuai. Edaran ini juga mensyaratkan penggunaan obat-obatan dan peralatan secara sah, serta kegiatan iklan yang tepat. Surat edaran tersebut juga meminta asosiasi industri kosmetik medis untuk melakukan peran mereka dengan lebih baik, termasuk memperkuat disiplin diri dan pelatihan serta pendidikan untuk industri dan pekerja dalam sektor terkait.

Otoritas kesehatan di semua tingkatan diminta untuk melakukan persetujuan dan manajemen yang ketat atas kualifikasi dan lisensi ijin industri. Sementara itu, informasi pendaftaran harus dimasukkan dalam jaringan berbagi informasi dan dibuka untuk umum agar publik dapat lebih mudah untuk mengakses informasi terpercaya.

Otoritas regulasi pasar harus memperketat inspeksi acak terhadap industri kecantikan dan menjaga agar otoritas kesehatan mendapat informasi tentang pelanggaran yang terjadi. Departemen lain, seperti administrasi ruang maya (cyberspace), polisi dan otoritas pendidikan, perdagangan dan bea cukai, juga diperlukan untuk melakukan tugas mereka masing-masing guna memastikan praktik yang tepat dalam industri tersebut. Selain itu, publik juga terus didorong untuk mengawasi dan memberikan informasi tentang penyimpangan dalam sektor ini.