Lama Baca 3 Menit

Beijing: Kami Tidak Terima Dengan Penindasan Media Tiongkok di Amerika Serikat

13 May 2020, 19:30 WIB

Beijing: Kami Tidak Terima Dengan Penindasan Media Tiongkok di Amerika Serikat-Image-1

Zhao Lijian Saat Melakukan Konferensi Pers - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Kementerian Luar Negeri Tiongkok (中华人民共和国外交部) pada hari Selasa, 12 Mei 2020, menegaskan kembali bahwa mereka menentang keputusan AS dalam membatasi visa jurnalis Tiongkok menjadi 90 hari, mengatakan bahwa ini merupakan tindakan diskriminatif dan sangat mengganggu kegiatan pelaporan berita media Tiongkok di AS.

Saat ini, ada sekitar 500 wartawan asing di Tiongkok dan 98% dari mereka memiliki kartu pers dan izin tinggal dengan masa berlaku satu tahun. Hanya terdapat jumlah yang sangat kecil, yaitu sekitar 2% dari kartu pers wartawan atau izin tinggal yang berlaku kurang dari satu tahun, jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian (赵立坚).

Perpanjangan izin tinggal untuk jurnalis asing biasanya selesai dalam 10 hari kerja, dan jurnalis AS di Tiongkok dapat memiliki visa multi-entri dengan dokumen yang sah dan mereka tidak perlu mengajukan visa baru lagi. Tahun lalu, terdapat lebih dari 700 kunjungan wartawan AS di Tiongkok.

Tindakan AS menekan politik dan media Tiongkok ini dinilai tidak masuk akal. Amerika Serikat telah lama memberikan kebijakan diskriminatif terhadap visa para jurnalis Tiongkok. AS memberikan visa multi-entri kepada jurnalis dari negara lain, tetapi hanya memberikan jurnalis Tiongkok visa single-entri. Akibatnya, wartawan Tiongkok sering tidak dapat kembali ke AS jika mereka pulang untuk mengunjungi keluarga mereka.

"Kebijakan dasar Tiongkok tidak akan berubah, kami akan selalu menyambut media dan wartawan dari seluruh negara untuk terlibat dalam pelaporan berita di Tiongkok sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan terus memberikan kemudahan dan bantuan bagi mereka. Yang kami tidak terima adalah, prasangka buruk akan ideologis terhadap Tiongkok, menggunakan kebebasan pers untuk memalsukan berita palsu, dan melakukan perilaku yang melanggar etika jurnalis profesional, " Zhao menekankan.