Disinformasi Sebabkan ‘Salah Paham’ dalam Pendidikan Bahasa Mandarin - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Hohhot, Bolong.id - Usaha Tiongkok mengimplementasikan pendidikan bilingual bahasa Mandarin dan bahasa daerah, dalam beberapa tahun terakhir berjalan lancar. Problem terjadi di Daerah Otonomi Mongolia Dalam, karena peraturan belum sepenuhnya dijelaskan kepada orang tua murid, sehingga terjadi protes.
Pemerintah Mongolia Dalam mengeluarkan penjelasan tentang peraturan pendidikan baru pada tanggal 31 Agustus 2020 lalu. Sejak semester musim gugur tahun ini, siswa kelas satu di sekolah dasar dan menengah akan menggunakan buku teks yang disetujui negara, dan pembelajaran tersebut akan diajarkan dalam bahasa Mandarin.
Sebelum reformasi, siswa mulai mempelajari pelajaran tersebut dari kelas dua. Bahasa Mongolia tetap menjadi bahasa pengantar di mata pelajaran lain sejak kelas satu.
Peraturan baru itu juga mengatakan bahwa pelajaran moralitas, hukum dan sejarah akan diajarkan dalam bahasa Mandarin untuk siswa kelas satu pada tahun 2021 dan 2022.
Penjelasan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran dari beberapa orang tua, terutama yang ada di Tongliao, di mana lebih banyak penduduk Mongolia tinggal di wilayah tersebut. Beberapa orang tua khawatir oleh rumor bahwa peraturan baru tersebut akan menggantikan bahasa Mongolia dengan bahasa Mandarin.
Dilansir dari Global Times, Jumat (4/9/2020), beberapa orang tua prihatin bahwa pengajaran dalam bahasa Mandarin dapat menambah kesulitan bagi siswa kelas satu dan pada akhirnya dapat menyebabkan pembatalan kebijakan yang menguntungkan dalam ujian masuk perguruan tinggi di masa depan.
Siswa dari kelompok etnis di Tiongkok menikmati kebijakan yang menguntungkan dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional karena mereka dapat diterima di perguruan tinggi di seluruh negeri dengan skor lebih rendah daripada rekan-rekan dari etnis Han, etnis terbesar di Tiongkok.
Kebijakan bagi pelajar kaum etnis minoritas ini telah menjadi sumber perdebatan di Tiongkok sejak lama karena pelajar dan orang tua Han percaya bahwa kebijakan ini tidak adil dan diskriminatif terhadap pelajar Han, sementara masyarakat etnis menganggap kebijakan tersebut diperlukan untuk kelompok minoritas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying (华春莹) mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis (3/9/2020) bahwa laporan terbaru tentang apa yang terjadi di wilayah Mongolia Dalam adalah sensasi politik. "Bahasa umum suatu negara adalah simbol kedaulatannya, dan merupakan hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk mempelajari dan menggunakannya. Negara lain melakukan hal yang sama," kata Hua.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok juga telah mengorganisir para pakar dalam menyusun buku teks tentang bahasa Mandarin, moralitas, hukum, dan sejarah yang telah digunakan di semua kelas dan sekolah menengah di Tiongkok. Sejak tahun 2020 ini, enam provinsi dan wilayah, termasuk Mongolia Dalam, mulai menggunakan buku teks dan pelajaran lain yang diajarkan menggunakan bahasa daerah setempat.
Hua menekankan bahwa penggunaan bahasa Mongolia dalam buku teks dan sistem pendidikan dwibahasa tidak akan berubah.
Advertisement
