Hukum Keamanan Nasional Hong Kong - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Hong Kong, Bolong.id - Kamar dagang di Hong Kong telah memberi peringatan kepada lebih dari satu juta perusahaan tentang bahaya melanggar undang-undang keamanan nasional. Hukumannya mulai dari denda hingga dana disita.
Undang-undang yang bertujuan melarang pemisahan diri, subversi, kegiatan teroris, dan kolusi dengan pasukan asing yang membahayakan keamanan nasional itu telah disahkan pada Selasa (30/6/2020) lalu dan saat ini telah berlaku untuk 1,38 juta perusahaan terdaftar di kota itu.
Joe Chau Kwok-ming, presiden Kamar Umum Usaha Kecil dan Menengah Hong Kong mengatakan, "Perusahaan harus memberi perhatian ekstra pada aturan baru dan melangkah dengan hati-hati. Mereka mungkin tanpa sadar menginjak ranjau." Dia menambahkan bahwa kamar dagang mendukung hukum, dan dia pun percaya undang-undang itu akan membantu mengurangi kerusuhan sosial.
Undang-undang baru ini menetapkan bahwa perusahaan atau organisasi yang melanggar akan dikenakan denda pidana, setelah operasinya ditangguhkan atau izin usaha dicabut. Selain itu, hasil yang terkait dengan pelanggaran, seperti bantuan keuangan, keuntungan, penghargaan, dana atau alat dapat disita. Lalu, bagaimana nasib perusahaan Hong Kong yang telah berurusan dengan entitas di luar negeri? Serta nasib 1.500 perusahaan luar negeri yang menjadikan Hong Kong sebagai kantor pusat regional mereka?
Pengacara Hong Kong Janet Pang Ho-yan menegaskan, hal tersebut belum bisa dipastikan saat ini. Pada saat yang bersamaan, seorang pengacara perusahaan yang tidak mau disebut namanya juga membuka mulut terkait hal ini. Ia berkata, jika dikutip dari undang-undang keamanan nasional pasal 23, perusahaan bisa terekspos risiko ketika membuat sumbangan atau memberikan dukungan keuangan untuk organisasi lain. Ia menambahkan, hal ini sangat sensitif secara politis dan diawasi ketat oleh otoritas ketika dana mengalir ke luar negeri, dan apakah donor perusahaan akan mendapat masalah atau tidak tergantung pada bagaimana hukum ditegakkan.
Hong Kong Central Business District - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Beberapa bisnis telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari pelanggaran undang-undang. Misalnya, beberapa jam sebelum undang-undang baru ini berlaku, pengecer pakaian anak-anak, Herbert Chow Siu-lung memindahkan sebuah patung-patung yang memuliakan pengunjuk rasa dari gerakan anti-pemerintah yang telah berlangsung berbulan-bulan dari toko Chickeeduck-nya.
Maskapai penerbangan berbendera Hong Kong, Cathay Pacific Airways mengatakan, akan sepenuhnya mematuhi semua aturan dan peraturan di seluruh yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi. Kamar Dagang Amerika (AmCham) mengatakan, akan mencari kejelasan dari pemerintah Hong Kong tentang bagaimana hukum akan ditafsirkan dan diimplementasikan, serta implikasinya pada bisnis Amerika yang beroperasi dan berinvestasi di kota.
Sementara itu, Michael Tien Puk-sun, seorang anggota parlemen pro-Beijing dan pemilik ritel mode G2000, mendesak pemerintah Hong Kong untuk menjelaskan apa yang diizinkan di bawah undang-undang yang baru. Ia mengatakan, "Pertanyaan yang tidak terjawab membuat publik gelisah. Saran saya, ketika sebuah perusahaan ragu, jangan lakukan apa pun sampai pemerintah Beijing membuat kejelasan.”
Michael Tien Puk-sun, seorang anggota parlemen pro-Beijing - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Herbert Chow Siu-lung memindahkan patung di gerai bajunya. - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Terkait undang-undang baru ini, Komite Hong Kong akan bertanggung jawab untuk menganalisis dan menilai perkembangan dan mengoordinasikan pekerjaan utama, serta operasi signifikan yang terkait dengan menjaga keamanan nasional.
Sedangkan Kantor pemerintah Tiongkok di Hong Kong akan bertanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan mengoordinasikan tindakan dengan pemerintah setempat, serta mengumpulkan dan menganalisis intelijen dan informasi yang relevan.
Semua pihak harus mematuhi hukum kota dan memungkinkan tindakan penegakan oleh unit khusus polisi. Tetapi untuk kasus-kasus rumit atau serius yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah atau ketika ada ancaman yang mengancam keamanan nasional, kantor Pemerintah Tiongkok di Hong Kong dapat menggunakan kekuasaannya dan tidak terikat oleh yurisdiksi kota ketika agen pemerintah ini melakukan tugasnya.
