Rumah warga di lokasi proyek yang menolak digusur - Image from The Washington Post
Bogor, Bolong.id - Proyek Donald Trump (Presiden Amerika Serikat) di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, seperti dilaporkan The Washington Post edisi 16 Mei 2020, ternyata sebelum Trump jadi presiden. Dia melalui The Trump Organization bekerjasama dengan MNC Group, pimpinan Hary Tanoesoedibjo, membangun dua proyek resor di Bali dan Bogor senilai sekitar Rp 14 triliun.
Liputan The Washington Post terhadap proyek Trump itu sangat detil dan lengkap. Demikian, dikutip dari media massa Amerika yang paling berpengaruh itu:
MNC membeli tanah di Desa Ciletuh Hilir, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, pada 2013. Itu lahan pertanian. Dan, itu masih membolehkan penduduk Ciletuh Hilir dan desa-desa sekitar untuk bertani di tanah tersebut. Izin bertani dihentikan pada 2017.
MNC memiliki “kesepakatan yang menyatakan bahwa 'jika MNC sewaktu-waktu membutuhkan tanah, maka penduduk desa harus mengosongkan tanah tersebut tanpa kompensasi dari MNC,'” kata pernyataan perusahaan.
"MNC telah meminta penduduk desa untuk mengosongkan tanah berdasarkan kesepakatan, karena kami berencana untuk mulai mengembangkan daerah tersebut sebagai pusat hiburan (proyek non-Trump)."
Perkembangan tersebut merupakan peluang bagi sebagian orang. MNC mengatakan sekarang mempekerjakan lebih dari 300 orang di wilayah Lido yang lebih luas. Mereka melakukan konstruksi dan keamanan situs di antara pekerjaan lainnya.
Reruntuhan rumah di Ciletuh Hilir adalah pemandangan umum di desa. Penduduk mengatakan bahwa MNC Land telah membeli rumah ini tetapi pembongkaran tersebut belum selesai. Sisa-sisa struktur di lokasi pengembangan.
Di Ciletuh Hilir, warga mengatakan MNC meminta karyawannya di masyarakat untuk menjual rumah mereka dengan harga murah dan mengungsi. MNC tidak menanggapi pertanyaan tentang harga.
Mereka yang tetap - dan tidak bisa lagi bertani - telah beralih untuk membeli tanaman di tempat lain dan menjualnya di pasar lokal atau mencari pekerjaan lain di kota.
“Mereka ingin mendapatkan tanah kami dengan syarat mereka: dengan membayar harga terendah, menggunakan intimidasi dan banyak lagi,” kata Firmansyah. “Dan ini termasuk tanah tempat masyarakat setempat bertani - kami tidak diizinkan menggunakannya lagi. Itu salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mematikan ekonomi di kampung kami. "
Dengan menggunakan alat berat, para pekerja membuka sekitar 70 hektar lahan pertanian tanpa memberikan kompensasi, penduduk kemudian menceritakan dalam sebuah surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo yang menguraikan kekhawatiran mereka. The Post meninjau salinan surat itu, yang disediakan oleh pengacara lokal.
“Mereka menebang pohon pisang kami,” kata Kades Djadja Mulyana.
Mulyana terpilih jadi Kades Ciletuh Hilir pada 2010. Dia petani, seperti orang tuanya sebelumnya, dan tidak terbiasa menghadapi perusahaan besar.
Di rumah, Djadja Mulyana membiarkan pintunya terbuka sepanjang waktu, merokok dan bertukar gosip dengan tetangga yang masuk. Ketika kekhawatiran berkembang tentang pembangunan di sebelahnya, dia menghubungi sebuah firma hukum pro-bono yang berbasis di kota terdekat Bogor untuk membantu membela desa.
Dia mulai mengumpulkan tumpukan surat, cetak biru, notulen rapat, dan foto yang akhirnya memenuhi tiga binder plastik.
Salah satu dokumen itu, yang diberikan kepada Mulyana oleh seorang teman politikus, memicu penentangannya terhadap proyek tersebut.
Itu adalah surat tahun 2014 yang ditandatangani oleh pejabat di Wates Jaya - yang mencakup Ciletuh Hilir - yang menyatakan bahwa warga telah diberitahu oleh anak perusahaan MNC tentang perkembangan yang akan datang.
Dokumen tersebut mengatakan bahwa penduduk di daerah tersebut "tidak keberatan dan menyetujui permintaan izin situs." Lusinan tanda tangan dari formulir kehadiran yang digunakan selama pertemuan Ramadhan dengan perwakilan MNC - termasuk Mulyana - ditambahkan ke surat itu.
“Saya sangat marah saat tahu,” kenang Djadja Mulyana. Menurutnya, tanda tangannya telah digunakan untuk menyarankan persetujuannya atas pembangunan tersebut. Dia merasa tertipu.
"Kami tidak pernah menandatangani apapun yang menyetujui itu," katanya.
Di surat tersebut tertulis: “Berdasarkan rencana pembangunan ini, dengan ini kami akui bahwa pada prinsipnya kami warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, tidak keberatan dan menyetujui permohonan izin lokasi, selama proses pembebasan lahan mengikuti penerbitan izin dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kesepakatan kami.
Salah satu pejabat daerah yang menandatangani surat tersebut, Basrowi, mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat detail proses perizinan tetapi membantah bahwa telah terjadi penipuan. Akan selalu ada beberapa lawan untuk proyek semacam itu, katanya kepada The Washington Post dalam sebuah wawancara.
“Anda berbicara tentang 10.000 orang. Tidak semua orang sependapat, ”kata Basrowi yang hingga saat ini menjabat sebagai Camat Cigombong, termasuk Ciletuh Hilir.
MNC mengatakan telah mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses perizinan dan tidak pernah memalsukan tanda tangan warga.
“Izin pengembangan terkait dengan tanah MNC diproses dan diperoleh dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata perusahaan.
MNC menambahkan bahwa The Post seharusnya hanya mencari "informasi yang dapat diandalkan dan resmi" dari pejabat lokal tentang proyek "untuk memastikan tidak ada lagi informasi yang menyesatkan yang diberikan oleh 'orang / organisasi yang tidak bertanggung jawab dengan motif komersial." (*)
