Beijing, Bolong.id - Pemerintah Tiongkok buka suara saat aplikasi TikTok dilarang di sejumlah negara.
Dilansir dari VoA Chinese. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menanggapi pada jumpa pers reguler, mengatakan bahwa larangan TikTok di AS "tidak menghormati prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil" dan juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat “terlalu tidak percaya diri."
"Amerika Serikat, sebagai kekuatan terbesar di dunia, sangat tidak aman dengan aplikasi yang disukai anak muda," katanya.
"Kami dengan tegas menentang praktik yang salah dari Amerika Serikat dalam menggeneralisasi konsep keamanan nasional, menyalahgunakan kekuatan nasional, dan menekan perusahaan secara tidak wajar di negara lain.", ujar Mao Ning.
Media pemerintah Tiongkok juga dengan cepat mulai membela TikTok, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat mengatakan bahwa TikTok membawa ancaman keamanan nasional untuk mengalihkan konflik domestik.
Pada Jumat, Pemerintah Tiongkok mengeklaim tidak pernah meminta perusahaan untuk menyerahkan data yang dikumpulkan di luar negeri.
"Tiongkok tidak pernah dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyediakan data yang berlokasi di negara asing, dengan cara yang melanggar hukum setempat," ucap Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning, dikutip dari AFP.
Dia memastikan, Pemerintah Tiongkok sangat mementingkan perlindungan privasi data.
"Pemerintah AS sejauh ini tidak memberikan bukti apa pun bahwa TikTok mengancam keamanan nasionalnya, melainkan malah berulang kali membuat anggapan bersalah dan penekanan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan tersebut," tambah Mao.
"Kami juga telah mencatat bahwa beberapa anggota kongres AS menyatakan bahwa upaya pelarangan TikTok adalah persekusi politik xenofobia," katanya.
CEO TikTok Shou Zi Chew seperti diketahui telah menghadapi pertanyaan beruntun dari anggota parlemen AS pada Kamis (23/3/2023) atas dugaan hubungan TikTok dengan Tiongkok dan bahayanya bagi remaja.
"ByteDance tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok dan merupakan perusahaan swasta," kata Chew kepada anggota parlemen dalam sambutan pembukaannya, mengacu pada perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok.
"Kami percaya yang dibutuhkan adalah aturan transparan yang jelas yang berlaku secara luas untuk semua perusahaan teknologi, kepemilikan bukanlah inti dari mengatasi masalah ini," tambah Chew.
Inti dari sebagian besar ketakutan atas TikTok adalah undang-undang Tiongkok tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan lokal untuk menyerahkan data pribadi kepada negara jika relevan dengan keamanan nasional.
Pada Kamis, Chew pun mengakui bahwa beberapa data pribadi warga Amerika masih tunduk pada hukum Tiongkok. Tetapi, dia bersikeras bahwa hal itu akan segera diubah.
Perusahaan TikTok juga mengakui pada bulan November 2022 bahwa beberapa karyawan di Tiongkok dapat mengakses data pengguna Eropa, dan pada Desember mengakui karyawan telah menggunakan data tersebut untuk memata-matai jurnalis.
Tetapi TikTok bersikeras bahwa pemerintah Tiongkok tidak memiliki kendali atas atau akses ke datanya.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
