Beijing, Bolong.id - Pemerintah Inggris mengikuti Amerika Serikat, melarang TikTok di sana, Ditanggapi Juru Bicara Kedutaan Besar Tiongkok untuk Inggris, Kamis (16/3/2023) bahwa itu akan merugikan Inggris.
Dilansir dari CGTN (16/03/2023) Jubir mengatakan: “Pihak Inggris membuat keputusan berdasarkan niat politik, bukan fakta.”
"Larangan itu akan mengganggu operasi normal perusahaan terkait di Inggris, merusak kepercayaan masyarakat internasional terhadap lingkungan bisnis Inggris, dan pada akhirnya hanya akan merusak Inggris sendiri."
"Kami mendesak pihak Inggris untuk menghormati fakta, mengikuti aturan ekonomi pasar yang adil, berhenti berlebihan dan menyalahgunakan konsep keamanan nasional, dan menyediakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif," tambah juru bicara itu.
Pemerintah Inggris pada hari Kamis mengumumkan pelarangan TikTok dari telepon kantor karena masalah keamanan.
"Kami akan melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah. Kami akan segera melakukannya," kata Menteri Kantor Kabinet Inggris, Oliver Dowden.
Dia mengatakan "mungkin" ada risiko bagaimana data dan informasi pemerintah digunakan oleh aplikasi tersebut.
TikTok, platform media sosial milik raksasa teknologi Tiongkok ByteDance, telah menjadi salah satu aplikasi media sosial dengan pertumbuhan tercepat di dunia, terutama di kalangan anak muda.
TikTok mengatakan kecewa dengan keputusan Inggris, menambahkan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Inggris untuk mengatasi masalah apa pun tetapi "harus dinilai berdasarkan fakta dan diperlakukan sama dengan pesaing kami."
Dalam acara terpisah, Presiden AS Joe Biden meminta ByteDance untuk menjual TikTok dan mengancam akan melarang, yang menuai kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Kamis.
"Kami berpandangan bahwa keamanan data bukanlah alat untuk menekan perusahaan asing," kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri. "Pihak AS tidak pernah memberikan bukti apa pun bahwa TikTok mengancam keamanan nasional AS."
"Pihak AS harus berhenti menyebarkan informasi palsu tentang keamanan data," tambahnya.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
