Lama Baca 3 Menit

China : Pertemuan Negara PBB Hanya Campuri Masalah Dalam Negeri

09 May 2021, 13:48 WIB

China : Pertemuan Negara PBB Hanya Campuri Masalah Dalam Negeri-Image-1

Bendera Tiongkok yang berkibar di atas masjid Juma di kawasan kota tua Kashgar yang telah dipugar, di wilayah Xinjiang barat Tiongkok.- Image from Cnbc.com

Bolong.id - Tiongkok mendesak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menghadiri acara yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris lantaran akan menyinggung masalah penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Dilansir dari Beijing Daily pada Sabtu (8/5/2021). Menurut Perwakilan Diplomatik Tiongkok untuk PBB, acara yang diselenggarakan tersebut erat dengan muatan politik.

Tiongkok menuduh penyelenggara acara yang juga mencakup beberapa negara Eropa lain bersama Australia dan Kanada, menggunakan 'masalah hak asasi manusia' sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok seperti Xinjiang.

Mereka juga dituding memiliki tujuan menciptakan perpecahan serta mengganggu pembangunan Tiongkok.

Perwakilan Tiongkok untuk PBB tidak segera berkomentar mengenai itu.

“Ini adalah acara bermotivasi politik,” tulis Perwakilan PBB di Tiongkok dalam catatan pada hari Kamis. “Kami meminta perwakilan negara Anda untuk TIDAK berpartisipasi dalam acara anti-Tiongkok ini.”

Sementara itu, duta besar Amerika Serikat, Jerman dan Inggris akan berpidato di acara virtual PBB pada Rabu, bersama Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.

Tujuan dari acara ini untuk membahas bagaimana sistem PBB, negara anggota dan masyarakat sipil dapat mendukung dan mengadvokasi HAM anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang.

Sebelumnya negara Barat dan kelompok HAM menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur di kamp-kamp, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai genosida.

Pada Januari, Washington lantas melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.

Namun, Beijing menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.

"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak dan negara-negara maju untuk menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan Tiongkok terhadap Uyghur dan Muslim Turki lainnya," kata direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau.(*)


Informasi Seputar Tiongkok