Baca dalam 3 menit

Seputar Pengedaran Vaksin Gratis untuk Rakyat Indonesia

Waktu Publish : 10 Dec 2020, 08:00 WIB
SHARE ARTIKEL

Vaksin - Image from detik.net

Jakarta, Bolong.id -Menurut ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal pemerintah masih bisa menambah jumlah warga yang diberikan vaksin secara gratis karena ada keleluasaan anggaran. Salah satunya dengan menggunakan sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) 2020 yang kemungkinan masih sisa.

Sebelumnya pemerintah berencana melakukakn vaksinasi dengan dua skema, yaitu di gratiskan untuk 30 persen penduduk dan 70 persen dijual dari sisa target penerima vaksin

Pasalnya, realisasi anggaran baru mencapai 62,1 persen atau Rp431,54 triliun dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi tercatat per 25 November 2020.

Faisal menjelaskan harusnya pemerintah memperhatikan sektor kesehatan jika ingin ekonomi segera pulih.

Untuk diketahui, anggaran PEN 2021 turun dari Rp695,2 triliun menjadi Rp356,5 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp169,7 triliun baik untuk vaksinasi maupun kebutuhan lainnya.

Karenanya, ia mengusulkan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk kelompok miskin demi menjamin pemerataan vaksinasi.

Vaksin tidak perlu digratiskan ke semua

Menurutnya ada dua indikator untuk menambah jumlah masyarakat yang berhak menerima vaksin gratis. Pertama dengan melihat jumlah rakyat miskin di data terakhir, kedua dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai.

Faisal menjelaskan mengapa vaksinasi tidak perlu diberikan secara gratis kepada semua, khususnya masyarakat menengah keatas.

Selain mampu, mereka juga cenderung ingin melakukan vaksinasi mandiri karena faktor kecepatan. Dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu (09/12/2020).

Faisal juga mengingatkan pemerintah terkait mekanisme harga di lapangan. Menurut dia, harga di lapangan bisa saja berbeda dengan harga yang ditetapkan. Karena kebutuhan tinggi sementara vaksin terbatas, mekanisme harga bisa jadi berubah.

Belum lagi timpangnya rasio kebutuhan antar daerah. Di pelosok harga vaksin bisa jauh lebih mahal karena biaya logistik yang tinggi.

Selain itu, ia juga menyoroti soal kecekatan distribusi. Dia berharap ketangkasan pemerintah daerah bisa sama dengan pemerintah pusat. Rendahnya urgensi di level daerah dikhawatirkannya menjadi faktor penghambat distribusi vaksin. (*)

Terkait

technology

Cerita Zhu Aobing, Relawan Uji Coba Vaksin COVID-19

  • Edwin Adriaansz
  • 23 Mar 2020

health

Komite Pengarahan Pusat Mempercepat Vaksin COVID-19, Teknolo...

  • Olivia Dian
  • 02 Apr 2020

technology

Empat Relawan Uji Klinis Fase I Vaksin COVID 19 Telah Pulang...

  • Nabila Caya
  • 02 Apr 2020

health

Dapatkah COVID 19 Dicegah Tanpa Vaksin?

  • Nabila Caya
  • 03 Apr 2020

health

Akankah Semua Orang Mendapatkan Vaksin COVID-19? Begini Jawa...

  • Olivia Dian
  • 06 Apr 2020

news

Vaksin COVID-19 Mulai Digunakan Pada Bulan April 2020!

  • Aisyah Hidayatullah
  • 09 Apr 2020
Banner Kanan
Logo follow bolong