Gao Feng - Gambar diambil dari Internet, jika ada keluhan hak cipta silakan hubungi kami.
Beijing, Bolong.id – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) berlaku mulai 1 Januari 2022. Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, mengatakan pada konferensi pers Kamis, 23 Desember 2021 bahwa, kini segalanya sudah siap.
Dilansir dari 证券日报 Jumat (24/12/21), Gao Feng mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan Tiongkok akan segera mengeluarkan "Panduan RCEP Berkualitas Tinggi" untuk membantu daerah dan perusahaan lebih baik.
Itu membuka peluang usaha dan investasi intra-regional yang stabil, mempromosikan integrasi di Asia Timur.
Di rapat eksekutif Dewan Negara yang diadakan beberapa hari yang lalu juga mengatur implementasi RCEP setelah berlaku, meminta dukungan kepada perusahaan untuk memanfaatkan peluang implementasi perjanjian, meningkatkan daya saing mereka dalam berpartisipasi di pasar internasional, lebih meningkatkan tingkat perdagangan dan pengembangan investasi, dan memaksa industri dalam negeri.
Liu Xiangdong, wakil direktur Departemen Riset Ekonomi Pusat Pertukaran Ekonomi Internasional Tiongkok, mengatakan bahwa setelah RCEP berlaku, itu akan mempercepat proses integrasi ekonomi regional.
Perdagangan yang difasilitasi telah menjadi kekuatan pendorong penting bagi pemulihan ekonomi berbagai negara. Di sisi lain, itu akan menunjukkan kepada dunia keuntungan dari interaksi ekonomi dan integrasi kawasan Asia-Pasifik sampai batas tertentu, dan mempromosikan pengembangan sistem perdagangan multilateral.
Bai Ming, wakil direktur Institut Riset Pasar Internasional Kementerian Perdagangan, mengatakan bahwa dibandingkan dengan lingkaran ekonomi Amerika Utara dan Eropa, pengaruh lingkaran ekonomi Asia Timur relatif terbatas.
Kerjasama antara negara lain akan membentuk situasi baru, meningkatkan pengaruh lingkaran ekonomi Asia Timur, dan membuat tiga lingkaran ekonomi utama menunjukkan tren "tiga pilar", yang lebih seimbang.
Sebagai zona perdagangan bebas terbesar di dunia, setelah RCEP berlaku, lebih dari 90% perdagangan barang antara anggota yang disetujui pada akhirnya akan mencapai tarif nol.
Menurut statistik, pada tahun 2030, RCEP diperkirakan akan mendorong peningkatan bersih ekspor negara-negara anggota sebesar US$519 miliar (sekitar Rp. 7 kuadriliun) dan peningkatan bersih pendapatan nasional sebesar US$186 miliar (sekitar Rp. 2 kuadriliun)..
Sejak penandatanganan RCEP pada November tahun lalu, Tiongkok memimpin dalam mengumumkan penyelesaian pekerjaan persetujuan pada Maret tahun ini.
Pada bulan November, Tiongkok mengumumkan bahwa persiapan untuk konsesi tarif, penerapan aturan asal, dan pelaksanaan kewajiban yang mengikat dari perjanjian telah siap. Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan 3 pelatihan khusus RCEP secara nasional.
Saat ini, 6 negara anggota ASEAN dan 4 negara anggota non-ASEAN telah secara resmi menyerahkan surat persetujuan yang telah mencapai ambang batas untuk berlakunya perjanjian.
Liu Xiangdong mengatakan bahwa untuk perusahaan, mereka dapat memanfaatkan peluang signifikan RCEP untuk diterapkan, memanfaatkan sepenuhnya aturan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, seperti aturan asal RCEP, untuk secara aktif mengeksplorasi pasar intraregional, serta mempercepat pendalaman perdagangan, investasi, dan kerja sama industri dengan negara-negara di kawasan.
Untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan di bidang manufaktur maju, konservasi energi dan perlindungan lingkungan, dan logistik modern, meningkatkan stabilitas dan ketahanan rantai pasokan industri, dan terus meningkatkan manfaat dan daya saing ekonominya sendiri.
Gao Feng mengatakan bahwa untuk lebih memperluas pembukaan tingkat tinggi, Kementerian Perdagangan akan bekerja dengan departemen terkait untuk sungguh-sungguh menerapkan:
Penyebaran Konferensi Kerja Ekonomi Pusat, lebih meningkatkan peran platform terbuka seperti Percontohan Perdagangan Bebas Zona, Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, dan Zona Pengembangan Ekonomi Nasional, dan mempromosikan sistem dan melalui revisi dan perluasan "Katalog Industri yang Mendorong Penanaman Modal Asing", dan beberapa lainnya, untuk lebih memajukan keseimbangan dan koordinasi pembangunan terbuka. (*)
