Bolong. Id - Ratusan warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan Batalyon Infanteri 15 Marinir di Dusun Gunung Bukor, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (14/11/25). Aksi yang digerakkan Forum Komunikasi Tani Sumberanyar (FKTS) ini berlangsung sejak siang hingga menjelang sore, dengan tuntutan agar proyek pembangunan fasilitas militer di kawasan permukiman dihentikan.
Sekitar 500 warga, terdiri dari pria, perempuan, hingga anak-anak, terlibat dalam aksi tersebut. Massa melakukan orasi, aksi teatrikal, serta memaksa tiga unit alat berat keluar dari lokasi proyek. Salah satu alat berat mengalami kerusakan pada kaca belakang akibat lemparan benda tumpul saat ketegangan meningkat.
Kepala Desa Sumberanyar, Syaifudin, menyatakan bahwa warga merasa hak-hak masyarakat perlu menjadi prioritas. Ia meminta pemerintah dan TNI Angkatan Laut meninjau kembali rencana pembangunan tersebut. Dukungan penolakan juga datang dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, S.Pd, yang hadir memberikan orasi dan menegaskan bahwa pembangunan fasilitas militer tidak tepat dilakukan di kawasan padat penduduk.
Dinamika aksi meningkat pada pukul 13.42 WIB ketika massa menarik dua unit alat berat dari area proyek dan mengaraknya menuju Mako Kolatmar. Ketegangan kembali memuncak pada pukul 15.14 WIB saat kaca salah satu alat berat pecah akibat lemparan benda keras.
Sekitar pukul 15.40 WIB, adalah Danpuslatsus Kolatmar Letkol Marinir Alamsyah turun menemui massa. Ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke komando atas dan menegaskan kesediaan mengikuti permintaan massa, termasuk menarik alat berat ke Mako Kolatmar. Perwira lulusan Sesko TNI 2024 itu menekankan bahwa Korps Marinir mengutamakan pendekatan dialog serta berupaya menghindari gesekan dengan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Letkol Alamsyah menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan maupun aktivitas militer di wilayah Sumberanyar tetap mengikuti arahan resmi komando atas. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan evaluasi bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh kegiatan di bawah Kolatmar dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, koordinasi dengan unsur sipil, serta mengedepankan keselamatan warga.
Menutup dialog, Letkol Marinir Alamsyah mengajak perwakilan masyarakat untuk terus membuka jalur komunikasi, sehingga setiap perkembangan dapat disampaikan secara langsung dan menghindari potensi kesalahpahaman di lapangan.(msf)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
