Li Keqiang - Image from Internet. Segala keluhan mengenai hak cipta dapat menghubungi kami
BEIJING, Bolong.id - Perdana Menteri Li Keqiang mendengar laporan tentang upaya domestic mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk diberlakukan dan diimplementasikan ketika memimpin rapat eksekutif Dewan Negara pada hari Rabu (3/2), dan menyerukan untuk memperdalam reformasi dan keterbukaan untuk mempromosikan peningkatan industri.
Departemen yang kompeten telah mempercepat pekerjaan rumah tangga untuk pelaksanaannya. Sampai saat ini, legal review ketentuan, dan rumusan rencana konversi jadwal komitmen konsesi tarif perdagangan barang, telah diselesaikan. Kemajuan substansial telah dicapai dalam persiapan teknis untuk melaksanakan ketentuan kumulasi aturan asal usul. Sebanyak 85% dari 701 kewajiban mengikat yang diatur dalam perjanjian sudah siap untuk ditegakkan.
"Perjanjian RCEP yang ditandatangani 15 negara peserta, bermanfaat bagi semuanya," kata Li. "Mempromosikan implementasinya merupakan langkah penting untuk memperluas keterbukaan dan memajukan reformasi. Untuk menjaga indikator ekonomi utama dalam kisaran yang wajar dan mengkonsolidasikan pemulihan dan pertumbuhan, reformasi dan keterbukaan harus tetap menjadi kekuatan pendorong utama."
Pertemuan tersebut menyoroti perlunya segera mendorong reformasi mekanisme pengelolaan dalam negeri yang relevan, meningkatkan perumusan peraturan pengelolaan domestik tentang asal-usul dan pedoman pelaksanaan, menyempurnakan prosedur kerja dan membuat persiapan teknis yang ditargetkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dapat dilaksanakan di lapangan segera setelah berlaku.
Mengingat keadaan baru dari lingkungan yang lebih terbuka dan persaingan yang lebih besar setelah penerapan perjanjian, pertemuan tersebut menegaskan kembali kebutuhan untuk memilah dan menyempurnakan standar dan aturan kualitas manufaktur negara yang sejalan dengan standar industri internasional yang maju. Untuk lebih membuka sektor jasa, persiapan harus dilakukan dalam meningkatkan standar dan memperbaiki aturan.
Koordinasi antarlembaga harus ditingkatkan. Peraturan dan kebijakan domestik yang relevan harus disortir dan disempurnakan secepatnya sesuai dengan kesepakatan, dan rencana khusus sektor disusun dalam bidang-bidang utama yang dipilih untuk implementasi RCEP. Upaya harus dilakukan untuk konsultasi awal di antara negara-negara peserta tentang konversi jadwal komitmen tarif dan aturan asal produk tertentu, dan tentang pedoman untuk menerapkan aturan asal, sebagai perlindungan kelembagaan untuk pelaksanaan perjanjian.
"Perjanjian RCEP bukan hanya tentang pengurangan atau pembebasan tarif. Ini menentukan ketentuan kumulasi aturan asal. Pemahaman penuh dan penerapan aturan asal kumulatif akan membantu menurunkan ambang batas untuk menikmati konsesi tarif, mempromosikan kerja sama perdagangan intra-regional, menstabilkan dan memperkuat industri regional dan rantai pasokan, "kata Li.
Pertemuan tersebut juga membutuhkan lebih banyak pelatihan mengenai implementasi RCEP, untuk membiasakan perusahaan, terutama perusahaan mikro dan kecil, dengan ketentuan dan konsesi tarif oleh negara peserta, dan dengan prosedur aplikasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk sertifikat asal. Bimbingan akan diberikan kepada bisnis untuk membentuk rasa urgensi yang lebih kuat untuk transformasi, peningkatan dan komitmen yang kuat terhadap keahlian profesional, mengejar keunggulan dan manajemen yang lebih besar, untuk lebih berpartisipasi dalam kerjasama dan persaingan internasional.
"Perjanjian RCEP merupakan peluang sekaligus tantangan. Program pelatihan intensif harus diselenggarakan untuk membantu bisnis mendapatkan informasi yang baik tentang perjanjian tersebut. Penerapan perjanjian dapat menjadi peluang untuk memungkinkan industri manufaktur bergerak menuju kelas menengah dan atas meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing pasar, "kata Li.
Matsnaa Chumairo/Penerjemah
Advertisement
