Lama Baca 17 Menit

Wawancara Duta Besar Lu Kang: Menerangkan Posisi Tiongkok di Pertanyaan Taiwan


Wawancara Dubes Lu kang dengan CNN Indonesia

Taiwan, Bolong.id - Pada tangal 9 Agustus, Duta Besar Lu Kang menjawab pertanyaan dan menerangkan posisi Tiongkok mengenai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, Tiongkok.

Dilansir dari 中华人民共和国驻印尼共和国大使馆, pada Minggu lalu berikut adalah transkripnya.

Moderator: Oke, anda baru saja berbicara tentang multilateralisme, dan menjaga perdamaian dan pembangunan bersama di semua negara, mari kita lihat Taiwan, dan Tiongkok, dan sekarang mungkin semua orang di dunia menonton bersama untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja, sehubungan dengan Taiwan, Amerika Serikat telah mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis selama beberapa dekade, jadi menurut Anda apakah kebijakan AS telah berubah sekarang, atau tindakan apa yang telah diambil Tiongkok untuk tidak memperburuk ketegangan regional?

Duta Besar Lu Kang: Pertanyaan Taiwan pada dasarnya adalah urusan dalam negeri Tiongkok, jadi saat kami menyebut bagaimana Tiongkok Daratan dan Taiwan menangani hubungan antara kedua sisi selat. Jadi dari sisi Tiongkok Daratan, kami selalu berupaya agar mencapai pengembangan damai hubungan lintas selat dengan sikap yang tulus, kami percaya bahwa ini adalah kepentingan bersama semua orang Tiongkok, termasuk penduduk Taiwan, dan tentu saja juga akan membawa manfaat bagi perdamaian, pembangunan dan kemakmuran regional. Tetapi seperti yang baru saja Anda katakan, AS memainkan peran yang sangat penting dalam pertanyaan ini, dan sangat disayangkan untuk melihat bahwa, AS memainkan peran yang sangat tidak bertanggung jawab. Nah, sebagaimana Anda baru saja menyebutkan, sekarang semua orang memperhatikan ketegangan ini. Bagaimana ketegangan ini muncul?

Moderator: Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan. Tentu saja, kami melihat bahwa Tiongkok juga bersikeras menentang kunjungannya, tetapi dia tetap datang, dan Gedung Putih juga mengatakan bahwa ini bukan masalah yang sangat besar. 25 tahun yang lalu, Ketua DPR AS pada waktu itu juga pernah ke Taiwan Apa pendapat Anda tentang kunjungan Pelosi ke Taiwan?

Duta Besar Lu Kang: Betul sekali, ketika saya mencatat Pak Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengatakan secara terbuka bahwa, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengantisipasi sejak awal bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan dapat memperburuk situasi ketegangan di kawasan.

Bahkan, bukan hanya pemerintah Indonesia yang sudah mengetahui hal ini, tapi sudah banyak orang yang sudah mengetahui, bahkan banyak orang di Amerika Serikat sudah mengetahuinya. Pemerintah Tiongkok juga menyatakan posisi tegas kami sejak awal. Jika Pelosi mengunjungi Taiwan, itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap kebijakan satu-Tiongkok yang dijanjikan oleh Amerika Serikat, dan akan memberikan konsekuensi serius. Dalam keadaan seperti itu, politisi AS, mengabaikan keprihatinan bersama masyarakat internasional, bersikeras memprovokasi ketegangan regional untuk kepentingan egois mereka sendiri dan kepentingan egois geopolitik AS, tidakan ini sangat tidak bermoral.

Kembali ke pertanyaan Anda sebelumnya, apakah kebijakan AS berubah? Saya mengatakan dengan jujur, tidak peduli apa jenis strategi yang dianut oleh AS, baik itu strategi jelas atau strategi yang kabur, pengembangan hubungan antara Tiongkok dan AS telah memiliki fondasi kebijakan yang sangat jelas sejak awal, yaitu harus berdasarkan Prinsip satu-Tiongkok,

Delapan hari lagi, hari Rabu mingu depan akan menjadi peringatan 40 tahun penandatanganan komunike 17 Agustus Tiongkok-AS, yang ketiga dari tiga komunike bersama Tiongkok-AS. Kita bisa melihat komitmen apa yang telah dibuat AS dalam komunike ini. Amerika Serikat telah membuat komitmen yang jelas untuk mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia dan bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Pemerintah AS mengakui posisi pemerintah Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok.

Apakah Amerika sudah menunaikan komitmennya? Amerika Serikat juga mengakui dalam komunike ini bahwa, Tiongkok dan Amerika Serikat harus saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Selain itu, Amerika Serikat juga secara jelas setuju bahwa, semua aspek hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat harus berdasarkan pada prinsip ini, apakah Amerika Serikat telah menunaikannya? Amerika Serikat juga berkomitmen dalam komunike ini bahwa mereka tidak akan pernah mengadopsi kebijakan mendukung "dua Tiongkok" atau "satu Tiongkok, satu Taiwan" apakah sudah ditunaikan? Amerika Serikat juga sudah berkomitmen pada komunike ini bahwa senjata yang akan dijual ke Taiwan akan berkurang secara signifikan baik qualitas maupun quantitas.

Apakah Amerika Serikat telah menunaikannya? Jadi apa yang baru saja Anda tanyakan sangat akurat. Situasi saat ini justru karena Amerika Serikat telah merusak status-quo hubungan lintas selat atau pertanyaan Taiwan dengan tindakan nyatanya sendiri. Dalam masalah ini, Tiongkok harus berdiri dan menyatakan dengan jelas posisi kita, ini tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan teritorial Tiongkok sendiri, tetapi juga untuk mempertahankan norma-norma dasar hubungan internasional. Di negara manapun, misalnya Indonesia, jika ada kekuatan asing yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan mendukung kekuatan separatis Indonesia, apakah pemerintah Indonesia akan mentolerirnya? Saya percaya ini sama untuk semua negara.

Moderator: Oke, anda baru saja mengatakan bahwa Amerika Serikat membuat komitmen dalam (tiga komunike bersama Tiongkok-AS), tetapi bertindakan sebaliknya. Pelosi juga mengatakan bahwa dia melihat ke seluruh dunia dan melihat bahwa Rusia menginvasi Ukraina, dan kemudian Tiongkok melanggar komitmennya terhadap "satu negara, dua sistem" untuk Hong Kong, sehingga Amerika Serikat perlu secara terbuka berdiri dan menjelaskan bahwa Amerika Serikat Negara berdiri bersama rakyat Taiwan dan pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis. Pemerintah Tiongkok dengan tegas menyatakan penentangan dan kecamannya.

Anda baru saja mengatakan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan balasan. Kami baru saja melihat bahwa Tiongkok telah memulai banyak latihan militer, apa pendapat anda tentang ini? Bisakah dikatakan sedang bersiap untuk menghalangi Taiwan? Atau akan ada perubahan dalam hubungan lintas selat?

Duta Besar Lu Kang: Pertama-tama, ketika anda baru saja mengatakan bahwa Pelosi mengatakan dia melihat ke seluruh dunia, itu benar-benar konyol. Apakah anda tahu? Anggota kongres Amerika sering mengatakan bahwa mereka melihat ke seluruh dunia, tetapi 70% anggota kongres AS di Capitol Hill tidak memiliki paspor, dan mereka bahkan tidak berkenan repot-repot melihat seperti apa situasi sebenarnya di seluruh dunia. Ketika mereka melihat-lihat, yang mungkin mereka lihat hanya Capitol Hill saja, paling banyak daerah pemilihan mereka, dan mereka hanya menudingkan jari pada hal-hal di dunia yang tidak mereka ketahui, dan juga tidak ingin mereka ketahui, dari kepentingan politik daerah pemilihan mereka.

Pelosi yang Anda sebutkan, dan bahkan Hong Kong yang anda sebutkan barusan, ketika serangan massa di Hong Kong pada tahun 2019 yang menyebabkan kekacauan sosial, anda mungkin telah melihat pemukulan, penghancuran, penjarahan dan pembakaran di mana-mana, bahkan karena satu orang yang tua mengatakan ke mereka bahwa jangan mengganggu ketertiban seperti ini, beberapa preman menuangkan bahan bakar ke orang tua itu dan membakar orang tua itu. Untuk beberapa situasi serupa seperti ini, Pelosi ini justru mengatakan bahwa ini adalah pemandangan yang indah. Saya pikir ini sudah bukan masalah politik lagi, tetapi pertanyaan tentang kemanusiaan. Jadi saya menganggapnya sebagai apa yang seharusnya tidak dikatakan oleh seorang politisi serius.

Jadi tindakan apa yang akan diambil Tiongkok? Pertama-tama, saya sudah mengatakan dari awal bahwa Taiwan adalah wilayah Tiongkok, jadi apakah Tiongkok melakukan latihan di perairan sekitar Taiwan, atau melakukan pelatihan militer biasa, ini secara murni merupakan urusan Tiongkok sendiri. Terkait soal apakah ini merupakan tindakan hukuman, kami sudah menekankan pada satu poin dari awal hingga saat ini bahwa, Kami pasti akan menjaga kepentingan yang sah saudara-saudari kami di Taiwan. Tetapi, kami sama sekali tidak akan pernah mentolerir upaya apapun yang ingin memisahkan Taiwan dari Tiongkok. Ini secara jelas diatur dalam "Undang-Undang Anti-Pemisahan" yang disahkan oleh Tiongkok pada tahun 2005. Adapun bagaimana cara melakukannya, Tiongkok akan secara ketat mengikuti undang-undang ini.

Moderator: Begitu banyak latihan militer yang telah dilakukan, apakah Tiongkok mungkin akan menyatukan Taiwan menggunakan kekuatan dalam waktu dekat?

Duta Besar Lu Kang: Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh media pekan lalu. Apa yang saya katakan saat itu sangat jelas. Selama kegiatan separatis di pulau Taiwan tidak berhenti, selama Amerika Serikat menghasut dan mendukung kegiatan separatis di Tiongkok, Tiongkok tidak akan berhenti mengambil tindakan yang sah.

Moderator: Berarti mungkin menyatukan Taiwan dengan kekuatan?

Duta Besar Lu Kang: Seperti yang saya sebutkan tadi, "Undang-Undang Anti-Pemisahan" yang kami sahkan memiliki ketentuan yang jelas bahwa dalam situasi apa saja, Tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk cara-cara yang tidak damai.

Moderator: Cara yang tidak damai? Sebenarnya letak geografis Indonesia sangat malu dalam hal ini, karena Indonesia berada di Selat Malaka, dan Anda juga dapat melihat bahwa kita sebenarnya memiliki banyak masalah di Laut Tiongkok Selatan, jika terjadi situasi tidak damai atau bahkan perang, letak geografis Indonesia sebenarnya sangat berbahaya, tindakan perlindungan seperti apa yang dilakukan Tiongkok dalam hal ini atau untuk menjamin keselamatan rakyatnya?

Duta Besar Lu Kang: Maggie, Pertama-tama, sebenarnya, setelah bertahun-tahun upaya bersama Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menjaga perdamaian, keamanan, pembangunan dan kemakmuran kawasan, saya pikir semua orang telah melihat bahwa Tiongkok sebenarnya sama dengan Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN. Kita lebih peduli pada keamanan dan stabilitas kawasan daripada kekuatan asing mana pun, karena di sinilah kepentingan kita sendiri berada. Daerah sekitarnya adalah tempat tinggal dan kehidupan Tiongkok, jadi kami tidak akan mentolerir perusakan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, tetapi perdamaian dan stabilitas harus didukung sesuai dengan norma dasar hubungan internasional, sehingga setiap tindakan yang merusak norma dasar hubungan internasional dilarang, tidak dapat ditolerir, jika tidak, stabilitas macam itu tidak dapat bertahan lama.

Sehubungan dengan ini, kami juga berharap agar semua negara di kawasan dan bahkan lebih luas lagi, negara-negara di seluruh dunia dapat bekerja sama untuk menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB, prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, dan dengan tegas menentang campur tangan dalam bentuk apapun dalam negeri negara lain atau dukungan kepada kegiatan separatis di negara lain. Ini adalah metode fundamental.

Moderator: Anda baru saja menyebutkan kata yang sangat penting - "interaksi". Bahkan, media kami juga menerima keterangan dari "Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia" pada tanggal 4 Agustus, menyerukan semua lapisan masyarakat di Indonesia untuk mengutuk penggunaan sarana militer Tiongkok untuk merusak status quo Taiwan dan mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menuntut agar Tiongkok segera menghentikan segala aktivitas provokasi militer. Bahwa Taiwan juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk terus menunjukkan solidaritas dengan Taiwan yang sama-sama termasuk kubu demokrasi, dan bersama-sama mempertahankan nilai demokrasi untuk menjaga ketertiban, perdamaian dan stabilitas internasional. Bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan ini?

Duta Besar Lu Kang: Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa siapa yang menghancurkan status quo di Selat Taiwan, ini sudah sangat jelas. Anda dapat melihat, untuk waktu yang lama, Daratan dan Taiwan milik Tiongkok yang sama. Ini merupakan konsep yang terus dianut baik Taiwan maupun Daratan. Jadi selama berpegang pada titik ini, sebenarnya perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan dijamin. Saya tidak tahu apakah Anda pernah ke Taiwan?

Moderator: Sudah pernah.

Duta Besar Lu Kang: Anda mengatakan pernah tinggal di Xiamen. Di Xiamen ada baliho besar bertuliskan “menyatukan Tiongkok dengan satu negara dua sistem”.

Moderator: Ya, sudah pernah saya lihat.

Duta Besar Lu Kang: Ada juga beberapa kata di Taiwan di seberangnya. Tahukah Anda apa kata-kata ini? "Tiga Prinsip Rakyat untuk Menyatukan Tiongkok". Jadi dari sudut pandang Taiwan, mereka masih bersikeras bahwa negara itu harus bersatu dari sudut pandang hukum. Tentu saja, mereka mungkin memiliki metode dan ideologi yang diinginkannya sendiri, tetapi ini tidak mengubah kenyataan bahwa kedua sisi Selat Taiwan adalah milik satu Tiongkok. Jadi siapa yang memecahkannya? Otoritas DPP yang telah membuang Prinsip satu-Tiongkok dan "Konsensus 1992" yang mengandung makna satu-Tiongkok.

Sejak mereka berkuasa, mereka terus mempromosikan "de-Sinicization" di pulau Taiwan, dan terus mempromosikan "kemerdekaan Taiwan yang progresif". Nah, dalam proses ini, Amerika Serikat berperan seperti mengobarkan api dan bahkan terus menghasutnya, sehingga jika mencoba mengubah status quo hubungan antara kedua sisi Selat Taiwan. Tanpa memedulikan apakah itu secara bertahap atau seperti "memotong sosis", itu memang menghancurkan fondasi stabilitas Selat Taiwan, juga menghancurkan status quo di Selat Taiwan. Jadi Anda bertanya kepada saya apa pendapat saya tentang keterangan itu, itu adalah keterangan yang menggeser tanggung jawab.

Moderator: Oke, dengan dorongan Amerika Serikat di pulau Taiwan, Anda baru saja menyebutkan bahwa kami negara-negara ASEAN dan Tiongkok sama-sama menandatangani Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara. Jadi bagaimana Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya memiliki posisi dalam konflik di berbagai negara, ditambah lagi dorongan yang baru saja Anda katakan, dan keterangan yang dikeluarkan oleh Taiwan, sebenarnya sangat sulit bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi netral dalam hal seperti itu dan terus berpegang pada  prinsip "Treaty of Amity dan Kerjasama di Asia Tenggara". Bagaimana pandangan Anda terkait masalah ini?

Duta Besar Lu Kang: Saya tidak tahu bagaimana mendefinisikan kesulitan yang Anda sebutkan, bagi saya tampaknya negara-negara ASEAN sangat konsisten sejak penandatanganan perjanjian ini pada tahun 1976, lalu mengapa mereka menandatangani perjanjian ini? Inilah yang secara jelas didefinisikan dalam Pasal 1 perjanjian ini, yaitu, setiap negara harus berpegang pada prinsip saling menghormati, tidak saling campur tangan dalam urusan internal satu sama lain, dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing. Jadi saya pikir dalam masalah besar mengenai apa yang benar dan apa yang salah seperti itu, negara-negara ASEAN harus terlebih dahulu mematuhi sikap ini dan mematuhi prinsip-prinsip dasar mereka sendiri.

Moderator: Mengapa saya katakan ini sulit? Karena Tiongkok dan Amerika Serikat adalah dua negara besar. Inilah kesulitan kami. Menurut Anda bagaimana kita harus mempertahankan prinsip netral seperti itu?

Duta Besar Lu Kang: Ketika pemerintah Indonesia dan Presiden Joko Widodo pergi untuk menengahi masalah Ukraina, terus terang, bukankah mereka juga menghadapi dua kekuatan besar? Pemerintah Indonesia dapat menjalankan ini dengan sangat baik dan memainkan peran mediasi secara efektif. Mengapa? Karena pemerintah Indonesia memiliki satu hal yang sangat perlu dibelajari oleh negara lain, yaitu selalu berpegang pada kebijakan luar negeri yang independen, tujuan dan prinsip Piagam PBB, tujuan dan prinsip perjanjian ASEAN yang relevan, serta prinsip non-intervensi dalam urusan internal. Saya yakin pemerintah Indonesia bisa, dan negara-negara ASEAN juga harus bisa. Oleh karena itu, saya juga memperhatikan satu poin dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara ASEAN bahwa, negara-negara ASEAN semua menekankan bahwa dalam keadaan seperti itu, semua negara harus berpegang pada kebijakan satu-Tiongkok. Saya yakin ini benar.

Moderator: Baik.
(*)