Siswa di kelas di Hohhot, Daerah Otonomi Mongolia Dalam Tiongkok Utara (7/5/20) - Image from GT
Hohhot, Bolong.id - Duta Besar Tiongkok untuk Mongolia telah menolak pernyataan yang dibuat oleh mantan Presiden Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj di media sosial dan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Tiongkok mengenai implementasi pendidikan dwibahasa Putonghua dan bahasa etnis di Daerah Otonomi Mongolia Dalam Tiongkok Utara, mengatakan bahwa perspektifnya di surat itu sepenuhnya salah dan Tiongkok tidak akan menerimanya.
"Bahasa umum nasional adalah simbol kedaulatan suatu negara, dan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mempelajari dan menggunakan bahasa umum, yang berlaku tidak hanya untuk Tiongkok, tetapi juga untuk semua negara di dunia," ujar Chai Wenrui (柴文睿), Duta Besar untuk Mongolia, dalam sebuah surat yang dikirim ke Elbegdorj.
"Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok melindungi hak-hak etnis minoritas, termasuk orang Mongolia, untuk menggunakan bahasa lisan dan tulisan mereka sendiri sesuai dengan hukum," ujar Chai (柴).
Chai (柴) mencatat, semua urusan yang berkaitan dengan Mongolia Dalam, termasuk reformasi pendidikan dwibahasa di Mongolia Dalam, adalah urusan dalam negeri Tiongkok dan tidak ada negara lain yang dapat ikut campur di dalamnya.
Dalam suratnya, Elbegdorj mengkritik reformasi pendidikan di kawasan itu, melihat "pembubaran dan penghapusan" etnis Mongolia melalui bahasa mereka.
Surat Elbegdorj telah dikembalikan karena pernyataan dalam surat itu dianggap salah, kata Chai (柴), seraya menambahkan bahwa dia berharap Elbegdorj dapat menghormati kedaulatan Tiogkok dan mengakui kebenaran dengan mempertimbangkan keseluruhan kepentingan hubungan antara kedua negara, dan berhenti mempermasalahkan masalah ini.
Sejak semester musim gugur 2020, siswa kelas satu di sekolah dasar dan menengah etnis di Mongolia Dalam mulai menggunakan buku teks yang disetujui negara, dan mata pelajaran tersebut diajarkan dalam bahasa Putonghua.
Sebelumnya, siswa mulai mengambil mata pelajaran di kelas dua, sedangkan bahasa Mongolia tetap menjadi pengantar di mata pelajaran lain sejak kelas satu. Pemerintah Mongolia Dalam mengeluarkan penjelasan tentang peraturan pendidikan barunya pada 31 Agustus 2020.
Beberapa media Barat juga mengangkat reformasi pendidikan dan peristiwa terkini di wilayah tersebut.
Pemerintah lokal Xilingol League di Mongolia Dalam mengeluarkan penjelasan rinci pada 6 September 2020, menjamin bahwa peraturan baru tersebut tidak menandakan pembatalan kelas yang diajarkan dalam bahasa Mongolia, juga tidak berarti akhir dari kebijakan yang lebih disukai yang bertujuan membantu siswa etnis minoritas masuk perguruan tinggi.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada 3 September 2020 bahwa laporan Barat adalah sensasi politik, dan adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk belajar dan menggunakan bahasa yang sama. (*)
