AS Tunjuk Koordinator Tibet di Tengah Ketegangan dengan China - Image from 7News
Washington, Bolong.id - Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Rabu (14/10/20) menunjuk seorang pejabat senior hak asasi manusia AS sebagai koordinator khusus untuk masalah Tibet. Sebuah langkah 'memanasi' Tiongkok di tengah hubungan mereka yang sudah 'panas'.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan bahwa Robert Destro, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan, akan mengambil posisi tambahan, yang telah kosong sejak dimulainya masa jabatan Presiden Donald Trump pada tahun 2017.
Destro "akan memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Republik Rakyat Tiongkok dan Dalai Lama atau perwakilannya; melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa orang Tibet yang unik; dan mendesak agar hak asasi mereka dihormati," ujar Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Tiongkok secara konsisten menolak untuk berurusan dengan koordinator AS, melihatnya sebagai upaya campur tangan dalam urusan internalnya.
Penunjukan itu dilakukan pada saat hubungan AS-Tiongkok tenggelam ke titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, Taiwan, hak asasi manusia, Laut Tiongkok Selatan, dan virus Corona.
Tiongkok menguasai Tibet pada 1950 yang digambarkan sebagai "pembebasan damai", membantu wilayah Himalaya yang terpencil membuang masa lalu "feodal" nya. Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan aturan Beijing sama dengan "genosida budaya".
“Amerika Serikat tetap prihatin dengan penindasan RRT terhadap komunitas Tibet,” ujar Pompeo.
Pada Juli 2020, Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan membatasi visa untuk beberapa pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pemblokiran akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam "pelanggaran hak asasi manusia," menambahkan bahwa Washington mendukung "otonomi yang berarti" untuk Tibet.
Meski begitu, Trump - tidak seperti pendahulunya di Gedung Putih, Barack Obama - tidak pernah bertemu Dalai Lama selama masa kepresidenannya, sebagaimana dilansir dari Reuters. (*)
