Baca dalam 3 menit

Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Masa yang Berat Akibat Pandemi COVID-19

Waktu Publish : 20 Oct 2020, 16:50 WIB
SHARE ARTIKEL

Jokowi - Ma'ruf Amin - Image from Alinea

Jakarta, Bolong.id - Selasa (20/10/20) hari ini, setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Laju pertumbuhan ekonomi tersendat, akibat pandemi COVID-19. Tapi pemerintah bertekad mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Lima arahan strategis tersebut di antaranya meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Demikian rilis yang dikeluarkan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai laporan tahunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di tahun pertama kepemimpinannya. Disampaikan KSP melalui laman resminya, KSP.go.id.

“Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi presiden,” ujar KSP dalam laman resminya.

Dijelaskan, selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi COVID-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menuntaskan janjinya.

Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, ujar laman KSP tersebut.

KSP memastikan bahwa lima arahan pembangunan yang sebelumnya direncanakan presiden tetap menjadi pilar bagi visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Laporan tersebut terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama terdiri dari Kolaborasi Hadapi Pandemi, menjelaskan tentang langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam menghadapi game changer dunia, COVID-19.

Bagian kedua mengenai Pulih dan Bergerak Maju yang dibagi menjadi 5 pilar, yakni Membentuk Manusia Tangguh, Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan, Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati, Jalan Terjal Birokrasi dan Regulasi, dan Meneguhkan Kembali Indonesiasentris.

Dalam laporan tahunannya, pemerintah menyatakan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf cepat dan sigap mengantisipasi pandemi. Kampanye protokol kesehatan mulai digiatkan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Di saat bersamaan pemerintah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan. Sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis.

Selain itu, Presiden memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Interaksi sosial sehari-hari dibatasi. Tak hanya sekolah, kantor, tempat ibadah, dan fasilitas umum untuk sementara ditutup. Setiap daerah bisa mengajukan PSBB ini jika memenuhi syarat. Sejumlah beleid juga diterbitkan untuk menangani COVID-19.

Tata Ulang Anggaran Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bahkan sudah diubah dua kali dari defisit sebesar 5,07 persen menjadi 6,34 persen PDB. Pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan korporasi dan daerah yang bertambah di tengah upaya pemulihan COVID-19.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 87,55 triliun difokuskan untuk kesehatan. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk menangani perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, serta Pemda.

"APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi," demikian kata Pemerintah dalam Laporan Tahunan 2020.

Payung hukum pun disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, ujar KSP dalam laporannya.

Beleid keuangan ini sesungguhnya memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespon situasi secara extraordinary. Antara lain juga memberikan relaksasi defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani COVID-19 meningkat pada saat pendapatan negara menurun.

Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai RP 169,7 T mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021. Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021. Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari COVID-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Di Bidang Kesehatan

Seiring lonjakan kasus COVID-19 yang terbilang cepat, Indonesia kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Terkait hal ini, Pemerintah mengaku langsung bertindak cepat.

"Sekurangnya 11 juta APD berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Produksi APD dalam negeri digenjot. Sejumlah sekolah kejuruan, dan industri rumahan digandeng memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan," papar Pemerintah.

Pemerintah juga agresif melacak jejak penyebaran kasus COVID-19. Menurut Laporan Tahunan 2020 Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sebaran COVID-19 terus diburu melalui uji spesimen. Jumlah dan jangkauannya pun terus ditingkatkan. Menurut pemerintah, uji spesimen terus ditingkatkan dari hanya ratusan di bulan pertama, kini lebih dari 38 ribu spesimen diperiksa setiap hari.

Selain itu, Pemerintah juga mendirikan rumah sakit darurat dua lantai yang cukup canggih di Pulau Galang hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Total ada 903 rumah sakit yang siap melayani pasien COVID-19, dengan 51.198 tempat tidur yang tersedia.

"Antisipasi ini terbukti ampuh. Tidak satupun pasien COVID-19 yang butuh perawatan intensif, terlantar dan tidak mendapat pelayanan," papar pemerintah.

Agar Dapur Tetap Ngebul

Berbagai insentif diberikan bagi pengusaha kecil dan menengah. Pinjaman kredit modal kerja disiapkan sebesar Rp 100 triliun bagi 5,3 juta penerima. Subsidi bunga pinjaman juga diberikan pada 60,66 juta penerima bantuan. Belum lagi insentif pajak dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM senilai Rp 123,46 triliun.

Kelonggaran lain juga diberikan berupa pembebasan biaya listrik selama tiga bulan bagi 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

“Kelompok-kelompok masyarakat juga mendapat perhatian. Pemerintah siapkan anggaran Rp 26,5 milyar bagi pelaku budaya. Tak lupa, industri media sebagai partner pemerintah diberikan sejumlah insentif. Mulai dari pemotongan iuran BPJS hingga 99 persen, penghapusan pajak kertas, serta alokasi dana untuk kampanye sosialisasi penanggulangan COVID-19,” ujar pemerintah.

Dari Pandemi jadi Inovasi

Kreativitas seringkali muncul di tengah kesulitan dan krisis, dari pemerintah, badan riset, hingga masyarakat turut melahirkan inovasi untuk menghadapi pandemi.

Salah satu inovasi penting yang sedang disiapkan berupa vaksin COVID-19. Keberadaan vaksin ini menjadi kebutuhan mendesak di seluruh dunia.

Vaksin yang sedang disiapkan ini diberi label Vaksin Merah Putih. Adalah Lembaga Biomolekuler Eijkman yang memimpin konsorsium pengembangan vaksin COVID-19 yang berupa protein rekombinan.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, vaksin Merah Putih ditargetkan selesai pada pertengahan tahun depan. Vaksin merah putih ini dibuat menggunakan strain COVID-19 Indonesia. Saat ini pengembangannya sudah lebih dari separoh jalan. Lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma Januari mendatang untuk dilakukan tiga tahap uji klinis.

Namun, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa, vaksin produksi sendiri tak akan bisa memenuhi. Maka dari itu, kerja sama dengan produsen vaksin asing, perlu dijalin.

“Saat ini Indonesia menggandeng tiga perusahaan vaksin China: Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Indonesia meneken kesepakatan dengan Sinovac untuk menyediakan 143 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19 dimulai November 2020. Sementara itu, vaksin dari Sinopharm sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab,” demikian penjelasan Pemerintah. (*)

BACA JUGA

Terkait

news

Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Masa yang Berat A...

  • Isna Fauziah
  • 20 Oct 2020
Banner Kanan
Logo follow bolong