Tiongkok Melawan Korupsi dan Mengambil Langkah Maju yang Kuat - Image from Gambar diambil dari Internet, jika ada keluhan hak cipta silahkan hubungi kami.
BEIJING, Bolong.id - Perang Tiongkok melawan korupsi berlanjut pada 2021 ketika badan anti-korupsi utama negara itu mengumumkan hukuman bagi tujuh pejabat pemerintah pusat yang dituduh menerima suap dalam 11 hari pertama tahun baru.
Para pejabat tersebut termasuk Li Wei, mantan wakil ketua Komite Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Kota Beijing, Wang Yong, dan Liu Guoqiang. Dua yang terakhir adalah rekan Li di provinsi Hainan dan Liaoning.
MELAWAN KORUPSI DENGAN KEKUATAN
Menjamin pejabat agar tidak berani, tidak mampu, dan tidak mau korupsi menjadi pedoman dasar pemberantasan korupsi. Ini secara efektif memperkuat pemerintahan sendiri Partai Komunis Tiongkok (CPC) di era baru.
Mengikuti prinsip ini, badan anti-korupsi Tiongkok telah membuat kemajuan yang stabil dalam mendorong perang melawan korupsi.
Pada tahun 2020, 18 pejabat pemerintah pusat diselidiki. Dan 1.229 buronan dibawa kembali serta 2,45 miliar yuan (378 juta dolar AS) diambil dari luar negeri dalam 11 bulan pertama tahun 2020.
Tiongkok juga mengintensifkan perlawanan antikorupsi di sektor-sektor utama. Misalnya, hingga Desember 2020, 599 kasus korupsi terkait sumber daya batu bara ditangani di Daerah Otonomi Mongolia Dalam bagian utara dalam kampanye yang ditargetkan.
Tiongkok Melawan Korupsi dan Mengambil Langkah Maju yang Kuat - Image from Gambar diambil dari Internet, jika ada keluhan hak cipta silahkan hubungi kami.
MEMBUAT HUBUNGAN PENGAWASAN
Pada 4 Januari, otoritas anti-korupsi negara itu mengumumkan keputusan hukuman mereka untuk empat pejabat pemerintah pusat, dua di antaranya diselidiki mengikuti arahan dari inspeksi disipliner.
Sejauh ini, otoritas inspeksi pusat telah mendirikan cabang inspeksi disipliner di 51 perusahaan yang dikelola secara terpusat dan mengirimkan tim inspeksi ke 15 perusahaan keuangan yang dikelola secara terpusat, menjalin hubungan pengawasan yang lebih kuat.
Pada tahun 2020, Indonesia juga menyaksikan lahirnya beberapa undang-undang dan peraturan baru tentang pengawasan, seperti undang-undang tentang disiplin administrasi bagi pegawai pemerintah.
Sementara itu, untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan rakyat, Tiongkok telah mengambil pendekatan yang berpusat pada rakyat dalam upaya antikorupsinya, menangani kebutuhan dan keprihatinan rakyat sekaligus memperluas saluran pengawasan publik.
TUGAS BARU UNTUK TAHAP BARU
Saat Tiongkok memasuki tahap perkembangan baru, persyaratan untuk menegakkan disiplin diri Partai secara penuh dan ketat juga meningkat.
Di bawah situasi baru, BPK telah berjanji untuk menjadikan bangunan politik sebagai tugas utama dalam memastikan pemerintahan yang penuh dan ketat atas Partai, dan meluncurkan pengawasan politik yang ditargetkan secara teratur.
Perwujudan upaya diperlukan dalam menegakkan disiplin diri Partai secara penuh dan ketat untuk memastikan bahwa keputusan Komite Sentral BPK dilaksanakan dengan setia dan bahwa Partai maju sebagai satu kesatuan, menurut otoritas anti-korupsi tertinggi.
Agi Widjaya/Penerjemah
