Masalah Kesepakatan Oracle, Tiktok Secara Resmi Buka Suara - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Beijing, Bolong.id - Tiktok mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 14 September 2020 bahwa perusahaan telah mengajukan sebuah proposal kepada pemerintah Amerika Serikat (AS). Oracle mengatakan pada hari yang sama bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk menjadi "penyedia teknologi terpercaya", tetapi perjanjian tersebut masih perlu disetujui oleh pemerintah AS.
“Dapat dipastikan bahwa proposal telah diserahkan ke Departemen Keuangan AS yang diyakini dapat mengatasi masalah keamanan pemerintah AS. Solusi ini dapat membantu TikTok untuk terus mendukung pengoperasian platform dengan 100 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana pengguna suka menjalin koneksi dan hiburan, sementara ratusan ribu bisnis kecil dan pembuat video bergantung pada TikTok untuk mencari nafkah dan mengembangkan bisnis yang bermakna," tulis TikTok dalam sebuah pernyataan, dilansir dari c.m.163.com, Rabu (16/9/2020)
Menteri Keuangan AS Mnuchin mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media sebelumnya pada tanggal 14 September 2020 bahwa Kementerian Keuangan telah menerima rencana ini, dan Oracle, sebagai mitra teknis TikTok, akan menyelesaikan masalah keamanan nasional atas nama pihak AS.
Saat ini, kedua belah pihak belum mengungkapkan detail rencana tersebut. Namun, jika skema tersebut disetujui, Oracle akan menyediakan layanan Cloud untuk TikTok, sehingga tidak melibatkan penjualan TikTok atau transfer teknologi inti TikTok.
Pada 6 Agustus 2020, Presiden AS Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengatakan bahwa mereka akan melarang individu atau entitas AS melakukan transaksi apapun dengan TikTok dan ByteDance dalam waktu 45 hari. Pada tanggal 14 di bulan yang sama, trump menandatangani perintah administratif lainnya yang mengharuskan ByteDance untuk melepaskan semua hak dan kepentingan TikTok AS dalam waktu 90 hari.
Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan tindakan keras yang tidak masuk akal terhadap perusahaan negara lain, termasuk perusahaan Tiongkok. Pada saat yang sama, Tiongkok berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok.
