Urumqi, Bolong.id - Penelitian lapangan yang melibatkan 70 perusahaan di dalam dan di luar Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Tiongkok barat laut dan wawancara mendalam dengan 800 orang yang terlibat menunjukkan bahwa hak kerja masyarakat lokal, termasuk etnis minoritas, sepenuhnya dihormati dan dijamin, dan tidak ada kerja paksa seperti beberapa klaim "lembaga pemikir" Barat.
“Menyerang situasi ketenagakerjaan di Xinjiang adalah motif tersembunyi beberapa kekuatan anti-Tiongkok untuk menindak ekonomi kawasan dan memeriksa kecepatan pembangunan Tiongkok”, kata pengamat, dilansir dari Global Times, Rabu (21/10/2020).
Beberapa lembaga pemikir Barat, termasuk Lembaga Kebijakan Strategis Australia yang diduga menerima dana dari pemerintah Amerika Serikat disebutkan telah mengarang kebohongan tentang Xinjiang, termasuk bahwa orang Uighur dipaksa untuk bekerja.
Laporan investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi Pusat Penelitian Pengembangan Xinjiang di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok pun menunjukkan sebaliknya. Orang Xinjiang memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja di daerah yang lebih maju demi meningkatkan standar hidup mereka.
Pemerintah telah mengumumkan berbagai kebijakan untuk menjamin hak mereka atas pekerjaan, membantu mencocokkan pekerjaan dengan calon pekerja, dan menawarkan pelatihan profesional, menurut laporan yang dirilis pada hari Selasa (20/10/2020) tersebut.
Dengan pergi bekerja, orang Xinjiang, termasuk mereka yang berasal dari kelompok etnis, memiliki pendapatan lebih tinggi sembari tetap mempertahankan praktik keagamaan dan diet halal mereka. Orang-orang yang bekerja di luar Xinjiang mengunjungi masjid di dekat tempat kerja mereka dan perusahaan juga menawarkan makanan halal selain perumahan bersubsidi atau gratis.
Pekerjaan di Tiongkok telah menghasilkan cakupan asuransi sosial yang lebih luas. Pada 2019, 19 juta orang, atau 90 persen dari penduduk Xinjiang, telah mengikuti program asuransi karyawan. Wanita etnis minoritas yang dulunya terikat oleh pemikiran konservatif dan tidak mau pergi bekerja, telah membuka pikiran mereka dan menjadi pencari nafkah.
Para pengamat mencatat penyelidikan ini berdasarkan wawancara dengan penduduk setempat dan orang-orang yang terlibat dalam pasar kerja. Zhang Yonghe, seorang profesor dan dekan eksekutif Lembaga Hak Asasi Manusia, Southwest University of Political Science and Law di Kota Chongqing, mengatakan bahwa pasar kerja di Xinjiang tidak cukup besar, dan orang-orang yang pergi ke tempat-tempat pedalaman untuk bekerja adalah hal yang normal. Kebijakan dukungan ketenagakerjaan di Xinjiang adalah bagian dari upaya anti-kemiskinan di kawasan itu, kebijakan ini tidak berbeda dari tempat lain di Tiongkok
"Beberapa (orang) yang disebut sarjana dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan menggambarkan Xinjiang sebagai pengecualian. Tujuan mereka adalah menggunakan wilayah itu untuk menyerang Tiongkok," pungkasnya.
Setelah lama melakukan studi lapangan di dalam dan di luar Xinjiang, Zhang mengatakan narasi Barat mengutip sumber yang tidak dapat diandalkan dan menggunakan tajuk berita yang sensasional untuk menipu orang-orang yang hanya tahu sedikit tentang wilayah tersebut. Tujuan mereka adalah untuk menindak ekonomi regional dan memeriksa perkembangan Tiongkok.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Senin (19/10/2020) kembali menyerang kebijakan Tiongkok di Xinjiang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, pun membalasnya dengan pertanyaan retorikal, siapa yang telah memberi wewenang kepada politisi AS untuk mencabut hak rakyat Tiongkok untuk mengejar kehidupan yang lebih baik.
“AS harus fokus pada masalah COVID-19 (di negaranya) sendiri, kejahatan senjata dan masalah hak asasi manusia lainnya, daripada mengarang kebohongan tentang Tiongkok untuk menindak kemakmuran Xinjiang,” komentar Zhao selama konferensi pers hari Selasa (20/10/2020).
Di sisi lain, Zhao juga menghargai obyektif dan posisi adil Pakistan tentang masalah-masalah yang terkait dengan Xinjiang, dan mengatakan Tiongkok percaya bahwa lebih banyak negara akan berbicara untuk keadilan setelah mengunjungi wilayah tersebut. (*)
