Pertemuan kelompok para deputi dari delegasi Daerah Otonom Uighur Xinjiang digelar pada sesi kedua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) ke-14 di Beijing, ibu kota China, pada 7 Maret 2024. (Xinhua/Wang Jingqiang)
BEIJING, 8 Maret (Xinhua) -- Apa yang disebut sebagai kerja paksa di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, dibantah oleh para deputi dari delegasi Xinjiang dalam diskusi panel terbuka pada sesi kedua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) ke-14 yang sedang berlangsung.
"Tuduhan kerja paksa adalah omong kosong belaka. Saya dapat menggunakan pengalaman saya sendiri untuk menjelaskannya," ujar Akram Memtimin, seorang pejabat Desa Saymahalla di wilayah Luntai, Xinjiang, pada Kamis (7/3) ketika merespons pertanyaan terkait dari media.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa media asing telah mempromosikan kebohongan "kerja paksa" di industri kapas Xinjiang, dan Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap produk kapas Xinjiang.
Akram Memtimin mengatakan bahwa laporan media seperti itu tidak dapat dipahami. "Kapas merupakan tanaman utama di desa kami. Dan tahun lalu, kami menanam lebih dari 506 hektare kapas," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pertanian kapas menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi, seperti penggunaan drone untuk menyemprot pestisida dan pemasangan sistem navigasi satelit pada alat pembenihan kapas.
"Memetik 1 kilogram kapas secara manual membutuhkan biaya 2 yuan (1 yuan = Rp2.175), dan untuk ladang seluas 1 hektare dengan hasil 4.500 kilogram, biayanya mencapai 9.000 yuan. Sebagai perbandingan, biaya pemetikan kapas secara mekanis hanya 2.250 yuan per hektare," tuturnya.
Dengan angka-angka seperti ini, Akram Memtimin merasa wajar untuk mempertanyakan perlunya pemaksaan. "Kapas seputih salju ini merupakan sumber pendapatan kami. Kami mencari nafkah dengan baik. Kami membeli mobil dan pindah ke perumahan modern dengan menanam kapas. Apakah kami perlu dipaksa untuk melakukannya?" ujarnya mempertanyakan.
Jin Zhizhen, seorang pejabat setempat, mengatakan bahwa produksi kapas Xinjiang melampaui 5 juta ton pada 2023, menyumbang lebih dari 90 persen dari total produksi nasional, dan tingkat panen mekanisnya melampaui 85 persen.
Jin menyatakan bahwa industri kapas merupakan salah satu industri pilar Xinjiang dan sumber pendapatan penting bagi masyarakat dari semua kelompok etnis di daerah tersebut.
Semua perusahaan yang terlibat dalam rantai industri menandatangani kontrak dengan karyawan mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kontrak Kerja China untuk menjamin pendapatan legal dan tunjangan jaminan sosial mereka, ungkapnya.
"Sanksi AS terhadap kapas Xinjiang pada dasarnya merupakan upaya menggunakan 'kerja paksa' sebagai dalih untuk menciptakan pengangguran dan kemiskinan paksa di Xinjiang, merongrong kemakmuran, stabilitas, dan pembangunan di Xinjiang, serta menghambat pembangunan China," ujar Jin. Upaya AS untuk menekan industri kapas Xinjiang tidak mungkin berhasil, dan kapas Xinjiang akan terus populer di seluruh dunia karena kualitasnya yang tinggi, imbuhnya. Selesai
Advertisement
