Pendukung Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Hong Kong, Bolong.id - Para pemimpin politik, pakar hukum, dan pakar bisnis di Hong Kong menyuarakan dukungan mereka pada usulan undang-undang keamanan nasional untuk daerah administrasi khusus setelah rincian rancangan dari sesi tiga hari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (全国人大常务委员会) di Beijing dirilis pada hari Sabtu (20/6/2020).
Mereka mengatakan bahwa isinya menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk melindungi prinsip "satu negara, dua sistem" juga tetap menghormati otonomi tingkat tinggi Hong Kong. Rancangan undang-undang keamanan nasional melarang pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, kegiatan teroris dan kolusi dengan pasukan asing dan eksternal. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa Daerah Administratif Khusus Hong Kong (香港特别行政区) akan membentuk komisi keamanan nasional untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya dan pemerintah pusat akan menempatkan Badan Keamanan Nasional (国家安全局) di sana.
Mantan kepala eksekutif, Leung Chun-ying (梁振英), mengatakan pada hari Minggu (21/6/2020) bahwa rancangan itu memberikan pertimbangan yang tepat bagi otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan sistem hukumnya. Dalam pos media sosial, Leung Chun-ying (梁振英) mengatakan hukum akan kembali menunjukkan semangat abadi "satu negara, dua sistem", "Rakyat Hong Kong memerintah Hong Kong "dan tingkat otonomi yang tinggi begitu diberlakukan.
Anggota Dewan Eksekutif dan pengacara, Ronny Tong Ka-wah (湯家驊), mengatakan bahwa rancangan tersebut memberikan jawaban atas dua pertanyaan paling mengkhawatirkan di Hong Kong; bagaimana mencapai keseimbangan dan menjaga keamanan nasional sambil melindungi kebebasan rakyat Hong Kong, dan bagaimana membuat sistem sosial dan hukum yang paling sesuai dengan kondisi Hong Kong saat ini.
Rita Fan Hsu Lai-tai (范徐麗泰), mantan presiden Dewan Legislatif Hong Kong, mengatakan Badan Keamanan Nasional pemerintah pusat akan secara efektif membantu pemerintah Hong Kong untuk melatih tim profesional untuk penegakan hukum terhadap empat kategori kejahatan yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Sekretaris Kehakiman Hong Kong Teresa Cheng Yeuk-wah (鄭若驊), Sekretaris Keamanan John Lee Ka-chiu (李嘉秋), dan para kepala enam pasukan keamanan Hong Kong, menyuarakan dukungan tanpa pamrih untuk undang-undang baru ini.
Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor (林鄭月娥), mengatakan dalam sebuah pos media sosial bahwa ia percaya ketika undang-undang itu diberlakukan, harapan warga Hong Kong agar dapat kembali ke keadaan yang seharusnya akan terwujud, dan tidak akan ada lagi menyaksikan upaya pihak eksternal yang dapat membahayakan keamanan nasional.
